Limawaktu.id, Kota Cimahi – Aktivitas politik menjelang Pemilukada serentak 2024 sudah mulai menggeliat. Bahkan beberapa orang pun sudah mulai mensosialisasikan dirinya untuk maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi yang akan mengikuti kontestasi Pilkada pada November mendatang.
Asep Taryana, salah seorang Pengurus Fopdar yang menjadi embrio dalam perjuangan kota administratif Cimahi menjadi Kota Cimahi Otonom mengatakan, dalam tatanan program masih banyak yang bolong yang harus menjadi salah satu evaluasi dan bahan pemikiran bagi bakal calon yang akan maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi.
Menurut Asep, 23 tahun bukan angka yang singkat, tapi melampaui empat kali kepemimpinan. Banyak hal yang memerlukan ide-ide kreatif dan inovatif yang harus dilakukan oleh bakal calon wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan harapan masyarakat Kota Cimahi.
“Hiruk pikuk pemerintahan tidak terlepas dari aktivitas masyarakat dimana Cimahi memiliki histori sebagai kota industri yang tidak terlepas dari persoalan Upah Minimum Kota (UMK) para pekerja yang ditetapkan sesuai kesepakatan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah,” katanya.
Dikatakannya dalam persoalan UMK tersebut ada aksi dan reaksi, maka jika angka UMK tidak memenuhi angka yang diharapkan, reaksinya akan banyak artinya harus diambil solusi agar reaksinya tidak banyak bermunculan seperti yang terjadi akhir-akhir ini.
“Cimahi menjadi motor dari aksi buruh di tingkat Jawa Barat jika butuh Cimahi sudah bergerak, maka buruh di Jawa Barat akan melakukan aksi serupa. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti konstestasi PIlkada nanti,” kata Asep.
Dia menjelaskan, Jika menghitung para pekerja maka yang harus jadi perhatian adalah lapangan pekerjaan yang harus diupayakan , kondisi yang terjadi saat ini adalah banyaknya tenaga harian lepas (THL) yang banyak diserap oleh pemerintah daerah, hal itu bukan menjadi sebuah solusi karena akan menambah beban pembiayaan pemerintah daerah.
Perkembangan ditingkat nasional dan internasional dengan maraknya program digitalisasi juga akan mempengaruhi persoalan sumber daya manusia.
“Akan kah kita mampu untuk mengejar hal itu, karena persoalan SDM ini harus diupayakan jangan sampai kita memiliki bonus demografi yang SDM nya tidak mumpuni untuk menyesuaikan dengan digitalisasi yang berkembang saat ini ?,” jelas Asep.
