Sabtu, 18 November 2017 20:03

Buruh Tuntut Gubernur Jabar Abaikan PP 78 dalam Penetapan Upah

Ditulis Oleh Jumadi Kusuma
Empat Federasi Serikat Pekerja menuntut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk tidak menetapkan upah berdasarkan PP 78.
Empat Federasi Serikat Pekerja menuntut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk tidak menetapkan upah berdasarkan PP 78. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Penetapan upah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 memicu gelombang aksi demo kaum buruh menjelang penetapan upah minimum tahun 2018 oleh Gubernur Jawa Barat. PP tersebut dipandang merugikan kepentingan pekerja, karenanya empat Federasi Serikat Pekerja menuntut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk tidak menetapkan upah berdasarkan PP tersebut. Demikian siaran pers Federasi Serikat Pekerja Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPA SPSI) Jawa Barat yang diterima Limawaktu.id.

Ketua PD TSK SPSI Provinsi Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menolak penetapan upah minimum 2018 Jawa Barat berdasarkan pasal 44 PP 78/2015 dan menolak rancangan peraturan gubernur (PERGUB) tentang tata cara penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), serta penangguhan pelaksanaan upah minimum, karena merugikan kaum buruh.

"Kami meminta Gubernur Jawa Barat diakhir masa jabatannya dalam menetapkan UMK 2018 tidak memakai formula pasal 44 PP 78/2015, melainkan sesuai rekomendasi Bupati/Walikota, dikarenakan ada beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang merekomendasikan UMK melebihi rumusan PP 78, kalau penetapan UMK tetap menggunakan PP tersebut maka akan terjadi disparitas upah di Jawa Barat," tegas Roy.

Sementara itu, Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat Muhamad Sidarta, juga menyampaikan, bahwa belajar dari pengalaman dan evaluasi proses penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2017 oleh gubernur sangat lamban. Bagi kaum buruh, tentu hal ini sangat merugikan. Lambannya proses penetapan UMSK 2017 tidak lepas dari proses, pembahasan dan rekomendasi dari tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

"Kami mendesak Gubernur Jawa Barat agar segera membuat surat penegasan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Jawa Barat untuk merekomendasikan UMSK 2018 paling lambat bulan Desember 2017, sehingga UMSK 2018 juga bisa berlaku dan dapat diterima oleh buruh mulai 1 januari 2018. Amanah undang-undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh," tandas Sidarta.

Terkait tuntutan tersebut, 4 FSPA SPSI Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari PD FSP TSK SPSI, DPD FSP LEM SPSI, PD FSP KEP SPSI, PD FSP RTMM SPSI akan kembali melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate Bandung, Selasa, 21 Nopember 2017, mendatang, mulai pukul 10.00, dengan agenda menolak penetapan upah minimum 2018 Jawa Barat oleh Gubernur berdasarkan pasal 44 PP 78/2015. (jk)*