Rabu, 8 Desember 2021 20:13

Buruh Meminta Pemerintah Patuh Kepada Putusan MK

Reporter : Bubun Munawar
Massa Buruh Melakukan Aksi menuntut Pemcabutan UU Cipta Kerja
Massa Buruh Melakukan Aksi menuntut Pemcabutan UU Cipta Kerja [Istimewa]

Limawaktu.id,- Kekecewaan para buruh di Jawa Barat ditumpahkan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, pagi tadi. Mereka menuntut agar DPR RI dan pemerintah mencabut kembali Undang-undang Cipta Kerja.

Penasehat Aliansi Serikat Buruh Jawa Barat Asep Salim Tamim mengatakan, kedatangan elemen buruh Jawa Barat ke DPR RI Ini dimaksudkan  untuk meminta pertanggungjawaban DPR RI tentang pembuatan UU Cipta Kerja yang sudah diputuskan Mahkamah Konsitusi (MK), sebagai hal yang inkonstitusional dan merugikan masyarakat banyak khususnya kaum buruh.

“Sesuai dengan putusan MK UU Cipta Kerja bertetangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sehingga DPR RI harus kembali mengambil sikap,” katanya, Rabu (8/12/2021).

Menurutnya, kedatangan para buruh Jawa Barat ke gedung DPR RI juga dikarenakan  pemerintah yang tidak kompromi terhadap masyarakat banyak.

Sementara,  Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan, dalam aksi buruh di DPR RI ini, kaum buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia untuk melakukan revisi Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Provinsi maupun Upah Minimum Kota (UMK), karena bertentangan dengan keputusan MK.  

“ SK yang sudah dikeluarkan tersebut bertentangan dengan Putusan MK terutama dengan amar putsuan butir nomor 7,” sebutnya.

Selain itu, kata Iqbal, pemerintah juga diminta untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, karena sesuai dengan amar putusan MK nomor 7 tersebut menyatakan menangguhkan tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan tidak boleh menerbitkan peraturan-peraturan yang lain.

“Didalam PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan pada Pasal 4 ayat 2 jelas menyatakan kebijakan kenaikan Upah Minimum merupakan keputusan yang strategis, oleh karenanya pemerintah harus patuh terhadap keputusan MK dengan mencabut PP 36 Tahun 2021,” katanya, di video tayangan DetikFlash.

Kooordinator Aliansi Buruh Jawa Barat Ajat Sudrajat mengungkapkan aksi buruh ini dipicu oleh Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penetapan Upah Minimum  Kabupaten/Kota tahun 2022 telah mengabaikan rasa keadilan dan jelas-jelas akan berdampak pada makin melemahnya ketahanan ekonomi pekerja atau buruh.

“Aliansi Buruh Jabar beserta serikat pekerja/serikat buruh lainnya akan  mempertanyakan dan melakukan protes terhadap kebijakan yang jelas-jelas telah merampas hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan,” ungkapnya kepada Limawaktu.id, Selasa (7/12/2021).

 

 

  

 

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer