Senin, 30 Juli 2018 22:12

Buruh di KBB 'Goyang' Posisi Kadisnaker KBB

Reporter : Fery Bangkit 
Buruh Saat Menggelan Aksi Unjuk Rasa Di Kantor Pemda KBB (Senin (30/7/2018).
Buruh Saat Menggelan Aksi Unjuk Rasa Di Kantor Pemda KBB (Senin (30/7/2018). [limawaktu]

Limawaktu.id, - Sepuluh serikat buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuntut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KBB, Iing Solihin yang juga sebagai Ketua Dewan Pengupahan diganti karena dianggap tidak mampu bekerja secara profesional.

Tuntutan itu disuarakan saat menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Pemda KBB, Senin (30/7/2018). Aksi buruh yang diikuti oleh 500 orang ini juga menuntut diberlakukannya UMSK di KBB terhitung mulai 1 Januari 2019 yang selama ini tidak pernah terealisasi.

Baca Juga : DPRD KBB Undang Stakeholder Bahas Raperda Ketenagakerjaan

Kemudian, melaksanakan tugas dan fungsi LKS Tripartid dan Dewan Pengupahan, tolak Tenaga Kerja Asing di KBB, serta tindak tegas pengusaha outsourcing yang tidak sesuai perundang-undangan.

"Carut marutnya kondisi ketenagakerjaan di KBB dikarenakan Kadisnakernya tidak bisa bekerja. Rapat tidak pernah hadir, kami diminta datang ke Disnaker dia tidak pernah ada, bahkan kalau buruh demo dia selalu menghindar. Karena itu kami minta Kadisnaker diganti," tegas Ketua PC RTMM SPSI, Kiki Permana Saputra di sela-sela aksi unjuk rasa, Senin (30/7/2018).

Baca Juga : Penuhi Undangan DPRD KBB, Buruh Tetap Tolak Raperda Versi Pemerintah

Dia menilai, Kadisnaker KBB Iing Solihin sebagai kepanjangan pemerintah daerah tidak pernah memperjuangkan nasib buruh. Janji atau target program kerja yang sudah disusun tidak pernah tercapai. Contohnya adalah upaya atau janji menerapkan UMSK di 2018 yang juga tidak terealisasi. Bahkan instruksi Bupati untuk memerintahkan pembuatan Asosiasi Sektoral kepada Apindo pun sampai sekarang tidak terwujud.

"Salah satu syarat diterapkannya UMSK ini adalah harus ada Asosiasi Sektoral. Namun sampai kini lembaga itu belum ada karena instruksi bupati tidak dilakukan oleh Kadisnaker yang juga Ketua Dewan Pengupahan KBB," tegasnya.

Hal senada dikatakan oleh Ketua DPC SPN Budiman yang menyebutkan, Kadisnaker lebih banyak beralasan sakit. Selama tahun 2017 dalam rapat dengan buruh dia tidak pernah sampai tuntas, baru berjalan setengah langsung pergi. Sementara draft UMSK ini harus sudah masuk pada Desember 2018 sehingga waktu yang dimiliki sangat mepet. Sementara hingga kini tim pengkaji yang dibentuk tidak bisa menentukan sektor unggulan dan malah menyebut UMSK di KBB belum bisa diterapkan.

"UMSK belum juga diterapkan di KBB sehingga PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan jadi rujukan, padahal buruh menolak hal itu. Ke depan kami minta tim pengkaji tidak boleh lepas dari Tim Pengupahan karena saran dari provinsi harus ada kesepakatan antara Apindo dan buruh dalam penetapan UMSK ini," pungkasnya.

Baca Lainnya