Kamis, 1 November 2018 17:29

Buruh Cimahi tak Puas Keputusan Ridwan Kamil Soal Kenaikan UMP

Reporter : Fery Bangkit 
Buruh PT Matahari Sentosa Jaya Saat Menggelar Aksi Tuntutan Tunggakan Gaji oleh Pihak Perusahaan.
Buruh PT Matahari Sentosa Jaya Saat Menggelar Aksi Tuntutan Tunggakan Gaji oleh Pihak Perusahaan. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id, Cimahi - Federasi dan Serikat Buruh di Kota Cimahi mengaku tak puas dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019.

Seperti diketahui, penetapan UMP 2019 secara resmi diumumkan Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018 tentang UMP Jawa Barat Tahun 2019. 

Baca Juga : Asik!Upah Buruh 2019 di Cimahi Naik Rp 200 Ribu 

Berdasarkan keputusan, UMP di Jawa Barat naik 8,03% menjadi Rp1.668.372 dari sebelumnya Rp 1.544.360. Artinya, penetapan upah di kabupaten/kota se-Jawa Barat nanti tak boleh kurang dari jumlah UMP terbaru.

Ketua FSPMI Jawa Barat, Sabilah Rosyad, mengatakan, penolakan penetapan UMP Jabar tahun 2019 yang mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan formula kenaikan upah minimum tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh dan Konvensi ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat.

Baca Juga : Catat!Pabrik di Cimahi Harus Bayar Upah Rp 2,8 Juta Mulai Januari 2019

"Kami menolak penetapan UMP sebesar 8,03 persen karena kenaikannya hanya Rp 124 ribu, sedangkan kenaikan kontrakan saja tiap tahun naiknya Rp 100 ribu. Artinya sisa Rp 24 ribu dan tidak akan cukup buat transportasi yang kerap naik Rp 500 hingga Rp 1.000 ribu," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (1/11/2018).

Menurutnya, kenaikan upah buruh tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan ril kaum buruh, sehingga dalam setiap bulannya para buruh dipastikan akan tetap mengalami defisit gaji yang diterima dari perusahaannya.

Baca Juga : Dalam Penentuan Upah 2019, Nilai KHL Tersisih oleh Inflasi Pusat

"Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah, saya pastikan akan melebihi kenaikan UMP sebesar 8,03 persen itu. Jadi kaum buruh tetap akan banyak utang. Itulah keadaan kaum buruh dengan sistem pengupahan seperti itu," katanya.

Atas hal tersebut, kata dia, pihaknya akan mengkonsolidasi seluruh FSPMI se-Jawa Barat untuk melakukan perlawanan baik itu dengan menggelar aksi maupun dengan cara proses hukum atau mengadakan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga : Upah Naik Rp 200 Ribu Tetap tak Bikin Buruh di Cimahi Puas

Hal itu kata dia, karena idealnya kenaikan UMP tersebut sebesar 20 hingga 25 persen atau dengan nominal sekitar Rp 300 ribu karena kenaikan 8,03 persen masih jauh dari kebutuhan ril kaum buruh.

"Secara nominal memang naik, tetapi secara daya beli, hal ini akan mengalami penurunan," katanya.

Kendati demikan, pihaknya mengapresiasi langkah Ridwan Kamil yang sudah merespon aspirasi kaum buruh untuk mencabut Pergub nomor 54 tahun 2015 tentang tata cara penetapan upah minimum.

"Dimana Pergub tersebut, kita sinyalir akan meminimalidir bahkan bisa menghilangkan upah minimum sektoral," kata Sabilah.

Baca Lainnya