Limawaktu.id, Kota Cimahi – Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Nomor Urut 1 Gitalis Dwi Natarina menyambangi warga Kota Cimahi dengan melakukan blusakan ke Pasar Cimindi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Rabu (9/10/2024). Usai melakukan bluskan dan berdialog dengan para pedagang pasar, Gitalis atau yang akrab disapa Gita KDI melakukan silaturahmi dan Botram (makan bersama) warga Kelurahan Cigugur Tengah.
Pantauan Limawaktu.id di lapangan, Calon Wakil Gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendapatkan antusias para pedagang dan warga setempat untuk berbincang dan berswafoto.
Para pedagang berharap pemerintah memperhatikan bangunan Pasar Cimindi agar diperbaiki dan ditingkatkan.
“Saat mengunjungi Pasar Cimindi ini, keluhana para pedagang adalah soal penurunan daya beli masyarakat dan kondisi bangunan pasar yang masih kumuh,” terang Gitalis.
Menurutnya, kondisi ini menjadi poin penting untuk mendapatkan perhatian, jika nantinya pasangan Calon Gubernur Acep Adang Ruhiat-Gita KDI terpilih menjadi pimpinan di Jawa Barat.
Selain mengunjungi pasar, Gitalis juga melakukan silaturahmi dengan warga setempat yaitu Botram (makan bersama) sebagai sebuah simbolis dari kebersamaan, kekeluargaan, kebahagiaan dan berkesempatan untuk ngobrol bersama warga mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka.
“Saat ngobrol dengan seorang ibu saya mendengar dirinya sudah tidak punya suami dan penghasilan, yang menjadi poin penting yang kita bawa. Kebetulan kita punya program Kartu Keluarga Bahagia. Kartu Kleuarga Bahagia ini untuk ibu-ibu yang tidak berdaya, yang tidak punya suami,” katanya.
Dia menjelaskan, dengan Kartu Keluarga Bahagia ini nantinya kaum perempuan bisa mendapatkan bantuan modal usaha, pelatihan atau akses usaha sehingga menjadi perempuan-perempuan Jawa Barat yang mandiri dan punya penghasilan.
“Di Jawa Barat ini masih tinggi angka kemiskinanya, salah satu faktornya adalah pendidikan dan yang kedua adalah ekonomi.Soal ekonomi ini tak hanya melulu ekonomi anak muda, bapak-bapak maupun pelaku usaha, tetapi kita juga harus mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat Jawa Barat terutama kaum perempuan .. Dari beberapa tempat yang kami kunjungi rata-rata perempuan itu tidak berdauya dan tidak mandiri sehingga pemerintah harus hadir,” jelasnya.
