Jumat, 31 Mei 2019 16:30

Besok Upacara Hari Pancasila, ASN di Cimahi Wajib Hadir Semua!

Reporter : Fery Bangkit 
Aparatur Sipil Negara (ASN) Cimahi.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Cimahi. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Pemkot Cimahi menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Cimahi wajib mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, pada Sabtu (1/6/2019).  Upacara bakal dilaksanakan di Lapangan Apel Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah. 

Kewajiban itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyiapkan sanksi bagi ASN yang mangkir mengikuti apel.. 

"Seluruh ASN diwajibkan mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2019 sesuai instruksi KemenPan-RB. Kecuali ada alasan kuat tidak bisa hadir seperti sakit, dinas," tegas Kepala Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi Ahmad Saepulloh saat ditemui di DPRD Kota Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Jumat (31/5/2019).

Perihal sanksi, tegas Ahmad, itu akan disesuakan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Sesuai aturan, jika tidak mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila akan diberikan hukuman disiplin sesuai pelanggarannya," katanya.

Para abdi negara itu baru akan merasakan libur lebaran mulai tanggal 2 Juni mendatang, yang dibarengi jatah cuti pada 3, 4 dan 7 Juni 2019.  Sedangkan jadwal masuk kerja ASN pasca lebaran pada 10 Juni 2019 mendatang.

Pihaknya sudah menyebar surat edaran terkait pelaksanaan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah dan upacara peringatan hari lahir pancasila pada 1 Juni 2019. 

Sementara itu, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna menegaskan, ASN Pemkot Cimahi dilarang melakukan cuti tambahan usai libur bersama Hari Raya Idul Fitri 2019. Masa cuti yang diberikan cukup untuk keperluan mudik.

"Cuti bersama sudah panjang, untuk apa nambah libur. Cuti bersama selesai, ya kembali kerja," ujarnya. 

Larangan cuti tambahan dituangkan dalam surat edaran, sekaligus pelarangan ASN menerima parsel, pelarangan kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi dan jadwal piket para ASN selama lebaran 2019.

"Pemberian parsel buat ASN bisa masuk gratifikasi. Kita menerapkan sesuai arahan KPK, lebih baik ditolak," tandasnya.

Baca Lainnya