Rabu, 8 November 2017 18:35

Begini Lika Liku Kisah Penghayat Kepercayaan di Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Warga Kampung Cireundeu Cimahi memperlihatkan foto KTP yang kolom agamanya kosong.
Warga Kampung Cireundeu Cimahi memperlihatkan foto KTP yang kolom agamanya kosong. [Limawaktu]

Limawaktu.id – Bahagia. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan sekitar 396 jiwa warga Kampung Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kota Cimahi. Sebab, pemerintah kini resmi mengakui Kepercayaan Sunda Wiwitan ‘Percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa’ yang dianut mereka.

Sejak dianutnya keyakinan tersebut pada abad ke-16 silam, keyakinan mereka tak Diakui oleh Undang-undang Republik Indonesia 1945. Dalam administrasi kependudukan pun, baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), kepercayaan mereka tak dicantumkan dalam kolom agama.

Perjuangan pun dilakukan oleh para pendahulu Sunda Wiwitan. Cara yang ditempuh dengan menggugat Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perjuangan pun tak sia-sia. Sebab, pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan para penghayat keyakinan, termasuk Sunda Wiwitan.

“Kalau ada keputusan seperti itu, Abah menyambut gembira. Senang sekali. Cuma, jangan hanya mau bikin senang saja. Kemauan mah Abah, pemerintah pusat mengakui kepercayaan ‘Kepada Tuhan Yang Maha Esa’,” ujar Abah Widia, Ais Pangampih (Penerima Tamu) Kampung Adat Cireunde, saat ditemui di lokasi, Rabu (8/11/2017).

Kini, setelah penghayat kepercayaan diakui pemerintah, maka kolom agama dalam semua kebutuhan administrasi kependudukan, seperti KK dan KTP para penghayat kepercayaan di Indonesia, termasuk di Kampung Cireundeu, Cimahi bisa diisi sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

Kejelasan status penghayat kepercayaan Kampung Cireunde sudah didapat. Namun, yang diharapkan mereka bukan hanya legalitas kepercayaan, namun keberadaan mereka bisa benar-benar diterima dan diakui. Sebab, mereka masih tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jauh sebelum penghayat kepercayaan diakui pemerintah, sejumlah warga Kampung Cireunde kerap mengalami penolakan dari berbagai instansi, tatkala mereka ingin mengurus kebutuhan administrasi.

Entis Sutisna (39), salah satu penghayat  kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa mengalaminya sendiri. Ia, yang saat itu hendak mengurus keperluan di salah satu perbankan harus menelan ludah sendiri. Pasalnya, niat ingin membuka rekening mendapat penolakan dari pihak bank.

Alasannya, dalam KK dan KTP yang digunakan Entis tidak tercantum soal status keagamaannya. “Pernah mengalami kesulitan. Dulu buka rekening, di kolom agamanya harus ada,” ucap Entis.

Selama ini, memang status agama dalam KTP yang dimiliki penghayat keyakinan di Kampung Cireunde hanya dicantumkan tanda setrip (-).

Hal sama juga dialami Eulis Nurhayati (56). Pengalaman tak mengenakan sempat diterimanya dalam mengurusi berbagai keperluan administratif. "Dulu kolom agama sempat diisi langsung dengan 'Terhadap Tuhan yang Maha Esa', tapi karena sempat diprotes dan ada aturannya akhirnya sekarang cuma dikosongkan aja, jadi strip aja di KTP," tuturnya.

Selain kerap ditanyai masalah kolom agama yang dikosongan, dirinya juga pernah menunggu proses administrasi di bank tersebut karena harus memperbaiki terlebih dahulu kartu identitasnya yang dimilikinya.

"Kalau ditanya kenapa kosong mah udah sering banget. Saya jawab aja saya non islam. Yang paling parah saya pernah transfer via bank langsung, dan saya diminta memperbaiki dulu KTP saya, padahal saya sudah menjelaskannya. Akhirnya saya pindah bank saja yang enggak ribet," tuturnya.

Selain itu, masalah lainnya ada pada kartu identitas anaknya yang pertama. Pada KTP anaknya kolom agama diisi dengan agama Islam, padahal sangat jelas anaknya tersebut juga berkeyakinan sama dengan dirinya.

"Saya sudah cape ngurusinnya makanya saya biarkan aja. Kadang ada petugas pemerintahnya yang enggak faham, padahalkan sudah jelas aturannya seperti apa," ujar ibu dua anak ini.

Sekarang setelah adanya putusan MK ini, Eulis mengaku sangat bersyukur dan akan segera mengurus perubahan itu kepada pemerintah setempat.

"Gembira kalau memang betul-betul ada seperti itu," katanya. (kit) 

Baca Lainnya