Limawaktu.id,- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat Noneng Komara Nengsih mengungkapkan, dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, baru 11 yang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), termasuk di Kota Cimahi. Karenanya dia mengapresiasi kepada Kota Cimahi yang sudah berhasil membangun MPP yang sangat megah.
Keberadaan MPP sangat berperan dalam mendukung peningkatan investasi. KOndisi saat ini di Jawa Barat, dari 160 Triliun target investasi bias terealisasi 128 T. Posisi ini menempatkan Jawa Barat pada posisi pertama di Indonesia.
“Untuk Kota Cimahi sudah terealisasi ivestasi sebesar Rp.1,32 T dari target Rp.1,17 T, setiap satu triliun investasi mampu menyerap lebih dari seribu orang tenaga kerja, “ sebutnya disela peresmian MPP Kota Cimahi, Senin (28/11/2022)/
Menurut Noneng, keberadaan investasi bisa membawa kesejahteraan masyarakat, meningkatlkan penyerapan tenaga kerja hingga 50 persen. MPP sangat berperan dalam merealiasasikan investasi.
“Di Jawa Barat sendiri, akan dikembangkan MPP berbasis digital, supaya bisa lebih mempercepat pelayanan dan memudahkan para investor yang didalammnya UMKM/
“Saat ini di Jawa Barat dari 7,5 Juta UMKM yang ada baru 511 ribu UMKM yang memiliki Nomot Induk Berusaha (NIB) atau baru 7 persennya dari seluruh UMKM, NIB merupakan alat untuk legalitas uMKM untuk menjalankan usahanya.
“Pemilik NIB akan memiliki kemudahan dalam melakukan ekpor impor, permodalam dan sebagainya,” jelasnya.
Pemprov Jawa Barat sampai 2023 menargetkan ada satu juta UMKM yang sudah memiliki NIIB.
“Pada 12 Desember mendatang, kami akan melaunching MPP digital, untuk memperlancar pelayanan ada metaforse pertama kali pelayanan dimanapun bisa berlamgsung dari jarak jauh ,” pungkasnya.
