Jumat, 18 Mei 2018 13:38

Bantahan atas Klarifikasi SDN Ciumbuleuit terkait Ditutupinya Foto Presiden Jokowi

Reporter : Jumadi Kusuma
Postingan Satyowati Pancasiwi.
Postingan Satyowati Pancasiwi. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Klarifikasi tertulis Kepala SDN 085 Ciumbuleuit Kota Bandung Sri Sukoati yang menyatakan ditutupinya foto Presiden Jokowidodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rangka sterilisasi ruangan saat ujian sekolah, mendapat bantahan dari Setyowati pancasiwi melalui akun facebooknya, Kamis malam (17/5/18).

Diketahui Setyowati adalah orang yang pertamakali mengunggah masalah SDN 085 Ciumbuleuit pada 12 Mei lalu di akun facebooknya.

Baca Juga : SDN Ciumbuleuit Bandung Klarifikasi ditutupinya Foto Presiden Jokowi

"Selama masa sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, saya menempuh pendidikan di sekolah negeri. Selama itu pula tak pernah menghadapi kondisi foto Presiden dan Wakil Presiden ditutup saat masa ujian", tulis Setyowati di akunnya.

Menurutnya penutupan foto Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka sterilisasi ruangan untuk mencegah terbantunya murid mendapat jawaban atas soal ujian adalah alasan yang janggal.

"Foto salah satu sisi ruang kelas di SDN 085 Ciumbuleuit Bandung yang beredar di FB diambil beberapa hari setelah masa ujian usai. Artinya alasan penutupan foto-foto tersebut karena dalam rangka masa ujian, gugur," tandas Setyowati.

Selain itu menurutnya, tidak ada gambar Garuda Pancasila dan tidak ada paku untuk tempat menggantung gambar tersebut.

"Berdasarkan ketentuan, pemasangan lambang Garuda Pancasila apabila didampingkan dengan foto Presiden dan Wakil Presiden, posisinya harus di tengah dan lebih tinggi. Seluruh lembaga milik pemerintah, pemasangan Lambang Garuda Pancasila adalah wajib, sama halnya dengan pemasangan bendera merah putih," jelas Setyowati.

Terkait diwajibkannya siswa memakai jilbab, Setyowati menyatakan hampir semua siswi di sekolah tersebut, mulai dari kelas 4 mengenakan jilbab.

"Fakta tersebut ditegaskan oleh informasi dari salah seorang siswi disana yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa mereka wajib berjilbab mulai kelas 4. Sependek pengetahuan saya, sekolah umum negeri tidak mewajibkan siswinya untuk berjilbab", imbuhnya.

Setyowati mengaku postingannya sebagai bentuk kepedulian terhadap fenomena radikalisme.

"Saya hanyalah warga yang peduli atas bahaya radikalisme yang bibitnya bisa disemai dimana saja, tak terkecuali di institusi pendidikan milik pemerintah dengan cara diantaranya menghilangkan rasa hormat kepada pemerintah yang notabene dikepalai oleh presiden," pungkasnya.

Baca Lainnya