Limawaktu.id,- banjir di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi masih menjadi primadona untuk diusulkan warga kepada pemerintah. Hal itu mengemuka saat pelaksanaan Fokus Grup Diskusi (FGD) Musrenbang Partisipastif Kelurahan Melong, pada Sabtu (15/1/2922)
Anggota DPRD Kota Cimahi Supiyardi mengatakan pihaknya sangat mendukung aspirasi dari seluruh warga Kelurahan Melong, yang mengemuka dalam FGD Musrenbang tersebut, yang nanti akan diajukan oleh Pemkot Cimahi kepada DPRD.
“Insyaallah kami akan mengawal apa yang menjadi aspirasi warga di DPRD,” kata Supiyardi, usai menghadiri kegiatan FGD.
Menurutnya, selain masalah banjir , optimalisasi dan potensi yang ada di Kelurahan Melong harus bisa lebih produktif, jadi apa yang diharapkan oleh masyarakat Melong dapat disesuaikan dengan keadaan kondisi Melong itu sendiri.
“Jangan sampai apa yang diharapkan akan dibangun tidak sesuai, ini akan sulit, ,” katanya.
Pihaknya bersama anggota dewan di Dapil Melong Cibeureum juga akan mengawal terkait pembanguanan bidang ekonomi, budaya, sosial dan pemerintahan, termasuk kerawanan sosial
Sementara, Kepala Bapeda Huzein Rachmadi mengungkapkan, banjir Melong masih menjadi perhatian Pemkot Cimahi. Bahkan soal banjir ini menjadi isu regional yang penyelesaiannya melibatkan pihak Provinsi Jabar, Pemkota Bandung dan Pemkab Bandung. Sebab Banjir Melong itu harus diselesaikan mulai dari hulunya di Pasirkaliki ditengahnya Cigugur, hingga Kelurahan Melong dibawah.
“ Sudah ada kesepakatan antara Gubernur dengan Kepala Daerah untuk mengerjakan banjir Melong,” kata Husein.
Pada 2021 lalu, Pemprov Jabar sudah mentediakan anggaran senilai Rp90 Miliar untuk penanganan banjir di Kota Cimahi ini.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Melong H Bambang Setiono menyebutkan, dalam FGD Kelurahan Melong ada sekitar 150 usulan dibidang fisik, ekonomi,soial, budaya dan pemerintahan. Bahkan termasuk usulan penambahan dana insentif untuk lembaga seperti LPM, Karang Taruna atau Posbindu. Sebab, sejak lama insentif LPM hanya Rp50 ribu sebulan sampai saat ini masih sebesar itu.
“Kita yang menampung dan mengusulkan berbagai program, tetapi tidak ada yang mengusulkan penambahan insentif untuk lembaga. Insentif LPM sejak pa Plt Wali Kota Ngatiyana Ketua LPM Cipageran, tetap segitu belum berubah,” tuturnya.
Lurah Melong Koko Gober menerangkan, FGD membahas 5 bidang yang terdiri dari bidang fisik, sosial, budaya, perekonomian dan pemerintahan.Ssalah satunya yang sangat di tunggu masyarakat Melong yaitu penambahan sekolah SMP Negeri Baru.
“Semua usulan tersebut untuk menunjang kebutuhan masyarakat, akan tetapi kebanyakan itu masalah infrastruktur atau fisik," jelas Koko.
