Limawaktu.id, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan hunian layak, aman, dan manusiawi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui optimalisasi pemanfaatan aset negara serta kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang menekankan bahwa negara tidak boleh kalah dalam memastikan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal.
“Negara tidak boleh kalah. Mengelola negara harus dilakukan dengan benar dan berani. Aset negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujar Maruarar Sirait, di akun instagramnya, Senin, 6 April 2026.
Menurut pria yang akrab disapa Ara ini, pemerintah saat ini bergerak cepat dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta, guna mempercepat pembangunan hunian bagi MBR.
Salah satu bentuk kolaborasi tersebut melibatkan PT Astra International yang menyatakan kesiapan membangun hingga 1.000 unit hunian melalui skema corporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan memanfaatkan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), dengan status kepemilikan lahan tetap berada di tangan negara.
Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan hunian dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses terhadap hunian yang layak. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menghadirkan kehidupan yang lebih manusiawi,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan ini secara konsisten dengan pendekatan yang tegas dan berpihak pada rakyat, sejalan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial di sektor perumahan.
