Rabu, 15 November 2017 15:50

Antisipasi Penyimpangan, Polisi Kawal Dana Desa

Reporter : Jumadi Kusuma
ilustrasi
ilustrasi [pixabay]

Limawaktu.id, - Ditandatanganinya Nota Kesepahaman tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan dana desa antara Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tansmigrasi, Kementrian Dalam Negeri bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, 20 Oktober 2017 lalu, menjadi dasar pelibatan aparat kepolisian dalam penggunaaan Anggaran Dana Desa (ADD) diseluruh Indonesia.

Nota Kesepahaman tersebut menjadi dasar aparat kepolisian untuk mencegah, mengawasi dan menangani permasalahan ADD agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana Desa dan tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga : KPK Awasi Penggunaan Dana Desa

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bandung Barat, Wadiana, yang ditemui Limawaktu.id di ruang kerjanya belum lama ini, menyatakan bahwa konsekuensi dari Nota Kesepahaman tiga lembaga negara tersebut adalah aparat kepolisian memiliki kewenangan mengawal dan terlibat dalam proses musyawarah-musyawarah Desa yang membahas perencanaan dan penggunaan ADD yang masuk ke Desa.

Setiap anggaran yang masuk dari APBD ataupun dari luar yang masuk ke Desa harus masuk lebih dahulu dalam manajemen kepengelolaan Desa.

Baca Juga : Jangan Main-main dengan Dana Desa

“Pengawalan ADD oleh aparat kepolisian meringankan beban kami, agar terjadi tertib administrasi dan akuntabilitas dari mulai perencanaan yang dilaksanakan dapat dicatat penataan usaha, pelaporan, dan juga harus didukung oleh pertanggungjawaban, yang harus sesuai dengan data yang dikumpulkan, agar sesuai dengan perencanaan yang di buat sebelumnya,” jelasnya. (jk)*

Baca Lainnya

Rustan Abubakar Al Iskandari
Rustan Abubakar Al Iskandari

Setuju

15 November 2017 10:43 Balas

Topik Populer

Berita Populer