Jumat, 13 Oktober 2017 18:39

Angkutan Online Vakum, Pelaku UKM di Cimahi Merana

News Demo Angkot Cimahi
Yuyun Kurniati, Pelaku UKM Kota Cimahi pemilik kuliner Bolu Selfie
Yuyun Kurniati, Pelaku UKM Kota Cimahi pemilik kuliner Bolu Selfie [Foto: Kit]

Limawaktu.id, – Tiarap sementara  angkutan online membuat pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM) di Kota Cimahi merana. 

Seperti diketahui, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat resmi menghentikan sementara operasi angkutan online, akibat kisruh berkepanjangan dengan angkutan konvensional. 

Yuyun Kurniati (30) salah satu pelaku UKM di Kota Cimahi mengatakan, pasca angkutan online berhenti beroperasi, ia kesulitan untuk mengirim pesanan kepada pelanggan. Sebab, para pelaku angkutan online banyak yang menolak order. 

"Kirim bolu kan pakai gojek, ongkos kirim ditanggung pembeli. Sejak kisruh ini susah cari kurir gojek, kebanyakan mereka takut ambil orderan di Cimahi khawatir ada dampaknya buat keselamatan," ujarnya saat ditemui di Jln. Pojok Utara Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Jumat (13/10/ 2017). 

Menurut pemilik usaha kuliner Bolu Selfie itu, keluhan serupa juga dialami pelaku UKM kuliner lain di Kota Cimahi. "Terutama kuliner ya yang membutuhkan pengiriman makanan dalam hari yang sama. Kalau ditunda atau pakai jasa ekspedisi biasa nanti makanan bisa basi, yang kecewa pembeli," katanya.

Agar pelayanan antar pesanan tetap berjalan, ia terpaksa menggunakan jasa kurir konvensional. 

 "Diantaranya pakai jasa kurir khusus makanan, tapi tarifnya agak mahal dan kita susah jelaskan ke pelanggan," ucapnya. 

Yuyun berharap pemerintah segera memberi solusi terbaik atas kisruh angkutan ini. Dia mengaku usahanya sangat terbantu dengan kehadiran ojek online yang bisa dipakai jasa kurir.

"Minta solusi dari pemerintah agar usaha kami tidak terkendala secara berlarut-larut," ungkapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Muhammad Yani mengatakan, pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. 

"Kembali ke regulasi karena kewenangan di pusat. Kami bakal merujuk hal itu, angkutan online mobilitasnya tidak terbatas Cimahi saja sehingga tidak bisa memutuskan sendiri. Dalam hal ini acuan Cimahi berdasarkan kebijakan Pemprov Jabar," ujarnya.

Dia berharap tidak ada aksi anarkis selama menunggu regulasi angkolin diterbitkan pemerintah. "Harusnya muncul rasa simpati dan empati bagi sesama pelaku jasa angkutan. Persoalan yang ada mestinya dibahas dalam forum sehingga menghasilkan solusi," tuturnya. (kit)*