Limawaktu.id, Kota Bandung – Masih banyaknya anggota yang belum mendalami bagaimana proses lahirnya Kota Cimahi, DPRD Kota Cimahi meminta pelaku sejarah perjuangan Otonomi Kota Cimahi untuk menjelaskan bagaimana proses terbentuknya Kota Cimahi yang awalnya Kota Adminstratif Cimahi.
“Kami belum mendalami bagaimana terbentuknya Kota Otonom Cimahi, makanya kami menghadirkan salah satu narasumber yang menjadi pelaku sejarah perjuangan cimahi otonom, kami mendapatkan cerita luar biasa dari Pak Usman dari LSM Fopdar,” terang Ketua DPRD Kota Cimahi, disela kegiatan Bimtek Anggota DPRD Kota Cimahi yang digelar disalah satu hotel di Kota Bandung, Senin (2/12/2024).
Menurut Wahyu, pihaknya tidak hanya mendapatkan info tapi bisa mengambil hikmah dari perjuangan otonomi dengan segala dinamikanya dan diskusi nya sangat dalam dan DPRD pun menginginkan adanya apresiasi kepada pelaku sejarah.
Tak hanya itu, dari diskusi yang terjadi juga terungkap bagaimana pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat agar bisa berdiskusi bersama terkait dengan perluasan atau penambahan wilayah, minimalnya bukan menambah atau mengambil wilayah lain, tetapi minimal ada perubahan batas wilayah yang dulu masuk menjadi Kota Administratif, kembali lagi menjadi wilayah Cimahi.
“Tindaklanjut dari kegiatan hari ini akan dilakukan audensi antara Fopdar dengan DPRD dan pihak eksekutif untuk melakukan diskusi tentang isu perluasan ini,” kata Wahyu.
Dia menjelaskan, dari Bintek ini Dewan bersyukur mendapatkan materi pencerahan dari pelaku sejarah otonomi kota cimahi, masyarakat Kota Cimahi juga harus bersyukur sehingga Kota Cimahi bisa menata dirinya sendiri untuk berusaha mensejahterakan masyarakatnya.
Sementara Sekretaris Fopdar Usman Rachman menyebutkan dalam Bimtek tersebut dia menyampaikan tentang langkah yang dilakukan dulu dalam memperjuangkan otonomi Kota Cimahi, dengan dimulainya sosialisasi ditingkat elit dilanjutkan dengan ditingkat kota dan kecamatan serta di 10 kelurahan.
Setelah sosialisasi dilakukan lalu langkah selanjutnya dilakukan inisiasi berdirinya beberapa LSM , aktivitas yang dilakukan selanjutnya adalah mencari akses kekuatan politis, kekuatan legislatif hingga ke pemrintah provinsi hingga merangkul kekuatan media , sehingga pergerakan ini berkembang dan serempak.
“Perjuangan otonomi Cimahi juga dilakukan karena danya peluang dari undang-undang, dan tekanan dari Kabupaten Bandung yang akan melakukan pemerkaran. Selain itu juga karena ketidakadilan, saat itu PAD Kotif Cimahi senilai Rp19 Miliar, yang seharusnya minimal 30 persen dikembalikan untuk pembangunan di Kotif CImahi namun hanya mendapatkan 1,5 persen saja. Langkah selanjutnya dilakukan penambahan berbagai elemen dengan cara membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Cimahi Otonom, yang dipimpin oleh Almarhum Dann Suganda.
Usman melanjutkan, dari penjelasan yang disampaikannya kemudian berkembang pada isu perluasan wilayan dan apresiasi bagi para pelaku sejarah.
Usman mengucapkan terimakasih jika memang ada apresiasi untuk mereka yang berjuang , tapi diharapkan bentuknya adalah sesuatu yang bermanfaat, seandainya ada investasi seperti bantuan untuk siswa berprestasi termasuk didalamnya untuk anak-anak yang ikut berjuang supaya lebih elegan dan lebih baik.
Usman berharap apa yang telah dilakukan oleh Sekber dan berbegai elemen ini untuk didokumentasikan agar menjadi pemahaman jika Kota Cimahi ini dibentuk tidak sekedar adanya produk undang-undang tapi juga ada aspirasi masyarakat, yang akan didokumentasikan dalam bentuk buku perjuangan Fopdar , tapi buku Fopdar yang ada ini masih lemah.
