Senin, 29 April 2019 19:37

Ancaman Hukuman dan Modus Bupati Cianjur Non Aktif 'Sunat' DAK Pendidikan

Reporter : Iman
 Sidang dakwaan kasus dugaan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMP di Cianjur, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (29/4/2019).
Sidang dakwaan kasus dugaan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMP di Cianjur, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (29/4/2019). [limawaktu]

Limawaktu.id - Bupati Cianjur non aktif Irvan Rivano Muchtar terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ia didakwa alternatif, Irvan pun terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Hal itu terungkap dalam sidang dakwaan kasus dugaan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMP di Cianjur, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (29/4/2019). Akibat pemotongan dana yang bersumber dari APBN 2018 tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 6,9 miliar.

Dalam dakwaanya, penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebutkan, jika terdakwa Irvan Rivano Muchtar bersama-sama dengan Kadisdik Cianjur Cecep Sobandi, Kabid SMP Rosidin dan Cepy Septhiady kakak iparnya Irvan masing-masing penuntutan terpisah telah melakukan perbuatan secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Bupati Cianjur.

"Yakni memaksa seseorang yaitu memaksa para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP TA 2018, memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu memberikan potongan penerimaan DAK Fisik SMP di Cianjur," ungkapnya.

Pemotongan yang dilakukan para terdakwa, yakni dengan total sekitar Rp 6,9 miliar. Semua pemotongan dana tersebut berasal dari DAK fisik yang dikucurkan pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.

Akibat perbuatannya terdakwa, dijerat pasal 12 hurup e, 12 huruf f dan pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Atas dakwaan tersebut, terdakwa dan kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi. Sidang yang dipimpin Daryanto ditunda hingga 20 Mei 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dalam sidang kali ini, Ali Fikri juga menjelaskan modus korupsi yang dilakukan Irvan Rivano Muchtar, yakni dengan cara memotong DAK yang diterima 137 SMP se-Cianjur sebesar 7 persen.

”Pemotongan dilakukan dua kali, pertama dua persen saat dana tersebut cair. Sisanya lima persen saat realiasasi,” jelasnya.

Pemotongan yang dilakukan terdakwa berawal pada Mei 2017, terdakwa selaku Bupati Cianjur menyampaikan rekapitulasi usulan proposal DAK Fisik TA 2018 sebesar Rp945.696.000.000 ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI. Selanjutnya setelah melalui proses sinkronisasi data di Direktorat Pembinaan SMP pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, khusus untuk Disdik Cianjur memperoleh alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP TA 2018 sebesar Rp48.815.768.000.

DAK sebesar itu dialokasikan untuk biaya pembangunan fisik ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehab ruang belajar dan penunjang lainnya seluruhnya sebesar Rp46.820.000.000, untuk 137 SMP, dan biaya umum sebesar Rp1.995.768.000.

”Desember 2017 terdakwa ditemui Kadisdik Cianjur Cecep Sobandi (berkas terpisah) yang melaporkan jika DAK untuk SMP di Ciajur segera direalisasikan secara bertahap,” ujarnya.

Kemudian, terdakwa menyampaikan kepada Cecep jika kakak iparnya sekaligus tim suksesnya Tubagus Cepy Septhiady (berkas terpisah) akan berkoordinasi dengannya seraya mengatakan ‘kalau ada apa-apa ke Tubagus ya’.

Ali mengungkapkan, beberapa hari kemudian Tubagus menemui Cecep Sobandi di Disdik Cianjur dan memintanya untuk memotong DAK Fisik Bidang Pendidikan SMP TA 2018 guna diberikan kepada terdakwa.

”Saat itu Cepi bilang Pak Kadis saya meminta bantuan dana DAK sebesar tujuh persen, dan permintaan itu disanggupi Cecep dan memerintahkan Kabid SMP Rosidin (berkas terpisah),” ujarnya.

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer