Limawaktu.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat hanya mengalokasikan Rp 2,5 miliar untuk perbaikan Rumah Tidak Laik Huni (Rutilahu) tahun ini.
Keterbatasan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi alasan minimnya anggaran untuk perbaikan Rutilahu itu. APBD KBB saat ini mencapai sekitar 2,8 triliun.
Dana sebesar Rp 2,5 miliar tentunya tak akan cukup untuk memperbaiki Rutilahu di KBB yang mencapai 24 ribu unit.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman KBB, Rachmat Adang Syafaat mengatakan, sebab anggaran terbatas, pihaknya berusaha untuk mencari bantuan dari pusat. Untuk tahun ini, kata dia, sudah diajukan bantuan perbaikan rumah kepada pemerintah pusat.
"Kami sudah mengajukan bantuan ke pusat dan tahun ini rencananya akan turun bantuan dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja nasional) senilai Rp 60-80 miliar untuk penanganan Rutilahu dari Kementerian PUPR," ungkap Rachmat, Selasa (19/2/2019).
Adang menyebutkan, dengan adanya bantuan itu maka diharapkan seluruh Rutilahu di KBB bisa perbaiki dalam waktu lima tahun ke depan sesuai dengan target dari Bupati, Aa Umbara Sutisna. Target rumah yang diperbaiki tahun ini mencapai 6 ribu unit setiap tahunnya.
"Dimana satu rumah mendapatkan alokasi bantuan Rp 25 juta," terangnya.
Selain bantuan dari pemerintah pusat, pihaknya juga akan mengupayakan bantuan dari pihak swasta melalui dana Coorporate Social Responsibility (CSR). Hingga kini tercatat sudah ada 200 Rutilahu di 16 kecamatan yang dibangun melalui bantuan dana CSR.
"Bupati melalui kegiatan Forkopimda setiap bulannya, selalu melakukan bedah rumah di semua kecamatan. Di minggu ini agenda itu akan digelar di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua, dengan total ada sekitar 60 rutilahu yang akan dibedah," bebernya.
