Senin, 20 November 2017 21:42

Aksi Buruh Tuntut Upah Sempat Bikin Macet Jalan Umum di Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Aksi sekitar 400 buruh yang menuntut Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi tahun 2018
Aksi sekitar 400 buruh yang menuntut Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi tahun 2018 [limawaktu]

Limawaktu.id, - Aksi sekitar 400 buruh yang menuntut Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi tahun 2018 naik 13,32% sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Amir Mahmud, Cimahi tersendat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, para buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Cimahi memulai aksi dengan berjalan kaki.

Mereka melewati rute Jalan Cibaligo-Mahar Martanegara-Jalan Daeng Kartawiria dan berakhir di gerbang kantor Pemerintahan Kota Cimahi, Jalan Rd. Demang Hardjakusumah.

"Saya buru-buru mau ada perlu, tapi kejebak macet gini ya mau apa lagi. Harusnya sih lebih tertib dan gak menghambat lalu lintas," ucap Deden Setiawan (28), salah satu pengendara saat ditemui di Jalan Amir Mahmud.

Sesampainya di Pemkot Cimahi, tuntutan buruh soal kenaikan upah kembali harus gigit jari. Pasalnya, Pemerintah Kota Cimahi telah memberikan rekomendasi UMK kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Kita kecewa, tapi mau apalagi," ujar Siti Eni, perwakilan KASBI Kota Cimahi.

Pemerintah Kota Cimahi merekomendasikan upah buruh tahun 2018 naik 8,71%, yang disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika tahun 2017, upah buruh hanya mencapai RP 2,4 juta, maka tahun 2018 buruh akan menerima upah mencapai Rp 2,6 juta. UMK Kota Cimahi tahun 2018 rencananya akan diumumkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, esok (21/11).

"Kita tetap ke PP 78. Mereka harus nerima, kan udah ada aturan formulanya," ujar Kepala Dinas Kenetagakerjaan dan Transmigrasi Kota Cimahi, Supendi Heriyadi.

Terkait PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Ketua Dewan Pengupahan Kota Cimahi Maria Fitriana menyebutkan, saat ini aturan pengupahan tersebut tengah dikaji ulang oleh pemerintah pusat.

"Mudah-mudahan bisa disesuaikan dengan semua unsur dan mudah-mudahan ada kebijakan yang memberikan kepuasan untuk semua," ujarnya. (kit)