Kamis, 6 Desember 2018 14:44

647 Kartu Tani di Kota Cimahi Nganggur

Reporter : Fery Bangkit 
Petani yang masih memilih pupuk organik.
Petani yang masih memilih pupuk organik. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Program Kartu Tani yang digagas oleh Kementrian Pertanian RI mandek. Bahkan, belum pernah digunakan sama sekali oleh para petani di Kota Cimahi.

Padahal, para petani di Kota Cimahi telah menerima kartu itu sejak akhir tahun 2017. Total ada sekitar 647 petani dari tiga kecamatan dengan 15 kelurahan yang menerima kartu itu.

Baca Juga : Ironi Pembagian Kartu Tani di Bandung Barat

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Rizal mengatakan, sejak didistribusikan akhir tahun lalu, para petani di wilayahnya sama sekali belum memanfaatkan kartu itu. Sebab, kata dia, hingga saat ini kuotanya memang belum terisi.

"Rekeningnya juga gak ada (isinya). Tidak ada realisasinya sampai sekarang sejak dibagikan. Udah gitu aja, kaya seremonial doang," ujar Rizal saat dihubungi via sambungan telepon, Kamis (6/12/2018).

Baca Juga : Ratusan Petani Cimahi Belum Bisa Manfaatkan Kartu Tani

Dikatakannya, sejak dibagikan, tak ada lagi informasi yang disampaikan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal itupun menjadi pertanyaan di kalangan para petani di wilayahnya. Untuk mencari informasi ke pemerintah daerah pun, dirasa akan percuma menurutnya.

"Gak ada sosialisasi lagi. Petani juga bingung. Mau ke Pemkot (nyari informasi), hasilnya sama aja," kata Rizal.

Baca Juga : Petani Cimahi Dibuat Kecewa Kartu Tani

Rizal melanjutkan, para petani di wilayahnya sekarang ini kebanyakan lebih memanfaatkan pupuk organik dibandingkan pupuk seperti urea dan NPK. Selain lebih murah, kata dia, pupuk organik juga lebih meningkatkan produktifitas tanaman serta menggemburkan dan menyuburkan tanah.

Selain itu lanjut dia, jika menggunakan pupuk organik, hasil produksinya pun akan lebih menguntungkan dibandingkan pupuk biasa. "Bikin sendiri (pupuk organik), gak pernah sekarang," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Cimahi Mita Mustikasari menjelaskan, Kartu Tani memang saat ini belum bisa dimanfaatkan petani. Pasalnya, dia, kuota pupuknya belum diisi oleh Kementan RI.

"Kartu Tani itukan belum diisi kuotanya. Kuotanya itu yang berwenang mengisi kan Kementrian Pertanian," jelas Mita.

Pihaknya belum bisa memastikan kapan kuota pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani akan diisi. Sebab, kata Mita, hal itu menjadi kewenangan Kementan RI. "Inginnya secepatnya, nanti kalau kuotanya sudah diisi Kementrian Pertanian, baru bisa dipakaikan kartu taninya," tegasnya.

Sebab Kartu Tani belum bisa digunakan, lanjut Mita, para petani sampai saat ini masih melakukan pembelian pupuk secara manual. Ia mengklaim sejauh ini tak ada keluhan dari petani terkait belum bisa digunakannya kartu itu.

"Sementara ini penjualan pupuk bersubsidi kepada petani tetap masih menggunakan cara yang lama, sambil menunggu pengisian alokasi pupuk

ke dalam kartu tani," tandasnya.

Mita menjelaskan, kartu tani adalah alat transaksi berupa kartu debit sebagaimana kartu ATM yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi.

Lebih jauh dikatakannya, manfaat yang dapat diperoleh para petani yakni memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kuota yang diberikan, meningkatkan produk pangan dan komoditas pertanian, serta mendorong penerapan pemupukan berimbang.

"Dari sisi petani kartu ini akan memudahkan petani mendapatkan saluran pupuk bersubsidi, dan berbagai fasilitas kredit usaha rakyat lainnya," ujarnya.

Di sisi lain kartu tani akan memudahkan pemerintah dalam mengontrol peredaran pupuk di Indoneaia. Cara ini dinilai paling praktis dan efisien bagi petani karena transaksinya tidak begitu sulit.

"Bisa menjadi lebih mudah mengontrol distribusi pupuk dan proses pertumbuhan tanaman, dan hasil produksi pertanian yang sedang dijalankan para petani," terangnya.

Dijelaskannya, kartu tani ini berlaku untuk selamanya, tinggal setiap tahun alokasi kebutuhan pupuknya saja yang diupdate. Sementara untuk petani yang belum terdata sebagai penerima kartu tani didaftarkan kedalam Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) untuk pengalokasian kebutuhan pupuk sesuai Rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi. 

"Setelah itu diajukan ke bank mandiri untuk diterbitkan kartu tani," katanya.

Baca Lainnya