Senin, 15 Oktober 2018 14:02

4 ASN Terseret Kasus Korupsi di Cimahi Masih Terima Gaji dari Negara

Reporter : Fery Bangkit 
ilustrasi
ilustrasi [istimewa]

Limawaktu.id, CImahi - Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi mengungkapkan hingga kini masih ada empat Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah berstatus inkracht namun masih aktif bekerja.

"4 (empat) memang masih aktif. Kami sudah membuat laporan ke Wakil Wali Kota. PPK (Wali Kota) menyerahkan sesuai dengan ketentaum ," kata Kepala BPKSDMD Kota Cimahi, Harjono saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Senin (15/10/2018).

Baca Juga : Ulama Laporkan Bupati Cianjur ke KPK, Diduga Korupsi Pemindahan Pusat Pemerintahan

Sebab masih aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, otomatis keempat ASN yang terjerat kasus korupsi itu masih menikmati gajinya setiap bulan.

Harjono menjelaskan, alasan mengapa pihaknya belum memecat dengan tidak hormat terhadap empat ASN itu lantaran dulu ada surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bahwa jika ada ASN yang terkena pidana di bawah dua tahun agar dipekerjakan kembali. 

Baca Juga : Trah Gedong Asem Cianjur Dukung Gerakan Ulama Anti Korupsi

Sebab empat ASN itu hukumannya di bawah dua tahun, akhirnya Pemkot Cimahi mempekerjakan kembali dan otomatis mendapatkan hak mereka sebagai ASN.

Namun, pada September 2018 lalu, Kemendagri RI mencabut edaran tersebut dan menggantinya dengan surat edaran baru. Dalam surat edaran tersebut, dikatakan bahwa ASN wajib diberhentikan apabila putusan hukumnya sudah tetap.

Baca Juga : Setelah Gedong Asem, Giliran GMPK Dukung Asma desak KPK Usut Dugaan Korupsi Bupati Cianjur

"Kenapa dulu diaktifkan? karena ada edaran Mendagri. Sekarang edaran itu dicabut," tegas Harjono.

Terkait kebijakan baru itu, lanjut Harjono, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Kemendagri, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) maupun Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI. 

Sebab, kata Harjono, masih ada hal teknis yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan harus segera diselesaikan. "Contoh terkait dengan TMT (hak pensiun) pemberhentiannya, itu masih ada perdebatan, mau di TMT-kan per hari ini atau di TMT-kan sesuai ketentuan. Itu masih belum," jelas Harjono.

"Kita masih koordinasi ke BKN, kita masih koordinasi ke Menpan. Tapi intinya Pemkot Cimahi mendukung apapun yang menjadi keputusan pusat dan siap melaksanakan meskipun itu berat," tambah Harjono.

Dalam waktu dekat, kata Harjono, pihaknya akan memanggil keempat ASN tersebut untuk menjelaskan perihal aturan yang baru. "InsyaAlloh dalam waktu dekat keempat orang itu. Kami panggil untuk disampaikan ada ketentuan seperti ini," katanya.

Baca Lainnya