Kamis, 25 Februari 2021 13:00

156 Perda di Kota Cimahi Tidak Berlaku

Reporter : Bubun Munawar
R. Tini Martini, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cimahi
R. Tini Martini, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cimahi [Jabar Ekspres]

Limawaktu.id,- Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh  pemerintah dan DPR RI memiliki dampak pada berlakunya Peraturan Daerah (Perda) baik itu Perda Provinsi atau kabupaten kota, yang harus meyesuaikan dengan UU Cipta Lapangan Kerja.  

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi R. Tini Martini menyebutkan, dari 294 Peraturan Daerah yang dimiliki Kota Cimahi, dengan disahkannya UU Cipta Lapangan Kerja tersebut mengakibatkan 156 Perda Kota Cimahi tidak berlaku, karena harus menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi diatasnya.

 “Saat ini kita memiliki 294 Peraturan Daerah, dengan keluarnya UU Cipta Lapangan Kerja tersebut mengakibatkan 156 Perda yang ada secara otomatis tidak berlaku,” ungkap Tini, saat ditemui di Ruang Kerjanya, Kamis (25/2/2021).

 Dikatakan Tini, pihaknya sedang melakukan pengkjajian dan penelahaan atas UU Cipta Kerja yang berdampak pada Perda Kota Cimahi. Pengkajian harus dilakukan, karena tak hanya menelaah soal UU Cipta Lapangan Kerja saja, tetapi juga Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan dari UU tersebut. Sedikitnya ada 49 Peraturan Pemerintah yang harus dipelajri dan ditelaah sebelum pihaknya melakukan pencabutan atau revisi Perda yang ada.

‘Namun sepertinya pencabutan Perda merupakan hal yang lebih gampang dilakukan daripada melakukan revisi Perda yang ada, “ katanya.

 Menurutnya, Pencabutan Perda bisa lebih cepat dilakukan, karena dalam satu rapat paripurna di DPRD bisa dilakukan pencabutan beberapa Perda yang dianggap tidak berlaku . Mayoritas Perda yang harus dihapus atau direvisi kebanyakan yang berkaitan dengan perizinan usaha.

  Dengan adanya UU Cipta kerja tersebut akan merubah pola kerja yang ada di SOPD yang terkait dengan perizinan seperti Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), ataupun harus melakukan penampingan kepada para pelaku usaha yang bermitra dengan Pemkot Cimahi.

“Ada perubahan dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi persetujuan bangunan misalnya, ini  akan meubah pola kerja yang ada saat ini disesuaikan dengan UU Cipta Kerja, “ sebut Tini memberi contoh.

 

 

Baca Lainnya