Senin, 13 Agustus 2018 16:29

Terbukti Pungli, Eks Bendahara Pembantu BKD Garut Terancam 20 Tahun Penjara

Reporter : Fery Bangkit 
Sidang  pungutan liar (pungli)  Dinas Kesehatan Kabupten Garut
Sidang pungutan liar (pungli) Dinas Kesehatan Kabupten Garut [limawaktu]

Limawaktu.id, - Eks Bendahara Pembantu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Garut Rudi Rudianto terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Rudianto dan dua terdakwa lainnya, Irfan Rusye, dan Ria Wellyda dijerat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Ketiganya dikenakan tiga pasal sekaligus, yakni pasal 5, 11, dan 12.

Hal itu terungkap dakan sidang kasus dugaan pungutan liar terhadap 149 bidan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dinas Kesehatan Kabupaten Garut di Pengadlan Tipikor pada PN Kelas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (13/8/2018).

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar, Isnan menyatakan, para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yakni melakukan pungutan liar (pungli) kepada para bidan yang bakal menjadi CPNS di Dinkes Garut.

Ketiganya didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ‎diatur di Pasal 5 ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. Kemudian dakwaan kedua Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor dan ketiga Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tipikor.

"Bahwa terdakwa diminta bantuan untuk kelancaran dalam penyusunan SK 149 PNS (bidan). Tapi terdakwa meminta Rp 200‎ ribu per orang yang disetujui oleh perwakilan bidan. Bahwa seharusnya untuk kelancaran SK ini tidak harus dipungut bayaran," tegas Isnan.

Atas dakwaan tersebut, para terdakwa dan tim kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi, sidangpun dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Kasus tersebut bermula saat tim Saber Pungli Polda Jabar mendatangi kantor BKD Kabupaten Garut dan langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu BKD Garut di ruangannya. Di sana, tim mendapati barang bukti lembaran rupiah dengan total Rp 31.500.000 yang diduga merupakan uang pungli dari para CPNS bidan.

Selain Rudi, tim turut mengamankan beberapa orang lainnya diduga terlibat kasus tersebut ke Mapolsek Tarogong Kidul. Yakni IK bidan yang disebut-sebut ditunjuk selaku bendahara yang menyerahkan uang pungli ke Rudi, Ls bidan yang mengumpulkan sebagian uang dari para CPNS bidan untuk diserahkan pada RR, Kepala Bidang PPI BKD BS, dan RW Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada BKD.

Informasi beredar, untuk bisa menerima SK pengangkatan PNS, para CPNS bidan dimintai Rudi sejumlah uang. SK takkan diberikan bila mereka tak menyerahkan uang tersebut. Sehingga para bidan terpaksa memenuhi permintaan Rudi demi mendapatkan SK-nya. Penyerahan uang “tebusan” sendiri dilakukan dengan cara dikumpulkan di beberapa CPNS bidan selaku koordinator pengumpul untuk kemudian diserahkan ke BKD/RR.

Baca Lainnya