Senin, 16 Juli 2018 17:04

Penyuap Eks Bupati Subang Divonis 2 Tahun Penjara

Reporter : Fery Bangkit 
Sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan pendirian pabrik di Kabupaten Subang.
Sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan pendirian pabrik di Kabupaten Subang. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Penyuap eks Bupati Subang Imas Aryumningsih, Miftahudin divonis dua tahun penjara denda Rp 100 juta, subsider satu bulan.

Hal itu terungkap dalam sidang putusan kasus suap perizinan dengan terdakwa Miftahudin di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin(16/7/2018).

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Dahmiwirda menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang Tipikor.

"Menjatuhkan pidana hukuman dua tahun penjara, denda Rp 100 juta, subsider kurungan satu bulan," katanya.

vonis yang diberikan majelis lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yakni tiga tahun penjara, denda Rp 150 juta, subsider kurungan satu bulan.

Sebelum membacakan putusannya, majelis juga menyebutkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk yang meringankan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah.

Sementara yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif selama di persidangan. Atas putusan tersebut, baik JPU KPK ataupun penasehat hukum terdakwa sama-sama mengambil sikap pikir-pikir.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Puspa Sukrina alias Koh Asuh (berkas terpisah) pada Juli 2017 hingga Februari 2018 di kantor terdakwa, dan di rumah dinas Bupati Subang memberikan sesuatu berupa uang dengan total Rp 1,275.000.000, yang patut diduga sebagai uang pelicin untuk mengeluarkan perizinan pendirian pabrik di Kabupaten Subang.

Dalam berkas dakwaan, uang senilai Rp 1,275 miliar tersebut rinciannya, Rp 300 juta masuk kantong pribadi Imas, kemudian pemberian fasilitas kampanye Pilkada Subang 2018 Rp 110 juta lebih, kemudian pembelian kamera dan laptop kepada Imas.

Selain kepada Imas, terdakwa pun memberikan uang Rp 40 juta kepada Kabid Perizinan DPMPTSP Subang Asep Santika, kepada pihak swasta Data atau Darta Rp 824 juta, dan janji memberikan uang senilai Rp 1,5 miliar kepada bupati Imas.

Semua uang tersebut diberikan terdakwa dengan maksud agar Imas sebagai Bupati Subang mengeluarkan Izin prinsip dan izin lokasi untuk PT Pura Binaka Mandiri, dan PT Alfa Sentra Property.

Padahal semua itu bertentangan dengan kewajibannya sebagai Bupati Subang sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Baca Lainnya