Senin, 13 Agustus 2018 12:40

Melanggar Peraturan, Pengembang Perumahan 'Griya Asri Cireundeu' Didenda Rp 25 juta

Reporter : Fery Bangkit 
Proses Sidang Tipiring di Aula Kecamatan Cimahi Utara, Jln. Jati Serut, Senin (13/8/2018).
Proses Sidang Tipiring di Aula Kecamatan Cimahi Utara, Jln. Jati Serut, Senin (13/8/2018). [limawaktu]

Limawaktu.id, - Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan denda Rp 25 juta kepada pihak pengembang perumahan di RW 10 Kp. Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Hal itu terungkap dalam sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Cimahi Utara, Jalan Jati Serut, Senin (13/8/2018). Sidang dimpimpin Hakim PN Bale Bandung, Panji Surono.

Baca Juga : Keresahan Warga Kampung Adat Cireunde Melihat Penggundulan Gunung Gajah Langu

Perumahan yang dinamakan 'Griya Asri Cireundeu' itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Perumahan itu yang saya tanya luasnya 6 (enam) hektare. Memang IMB belum ada. Menurut saya adil didenda Rp 25 juta," terangnya usai sidang Tipiring.

Baca Juga : Budayawan Cimahi Menangis Melihat Penggundulan Kampung Adat Cireundeu

Denda tersebut harus langsung dibayarkan oleh pihak bersangkutan. Jika tidak, maka akan dikenakan hukuman kurungan penjara sesuai Perda.

"Kalau gak dibayar, kenda kurungan 2 (dua) minggu," kata Panji.

Baca Juga : DPKP Cimahi ke Pengembang Pembangunan di Kampung Adat Cireundeu: Metodenya tidak Aman dan Main Bongkar

Sebelumnya diberitakan, bahwa menurut data yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan itu mencapai 6,3 hektare. Jumlah rumahnya mencapai 463 unit dengan dua tipe.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, Meity Mustika membeberkan, memang pihak pengembang perumahan itu sudah mengajukan izin sejak satu tahun lalu. Namun yang dikeluarkan baru izin prinsip.

Sementara untuk mengeluarkan IMB, harus ada beberapa tahapan lagi yang harus ditempuh pengembang. Di antaranya dokumen lingkungan dan sebagainya. Izin-izin tersebut masih dalam proses.

"Harusnya sebelum memiliki IMB jangan ada kegiatan, dikeruk. Kalau IMB keluar, baru boleh dikeruk," jelas Meity saat ditemui di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Senin (23/4/2018).

Artinya, bila IMB belum dikeluarkan pihak DPMPTSP Kota Cimahi, proyek pengerukan pembangunan perumahan di Kampung Adat Cireundeu itu jelas-jelas melanggar aturan.

Melihat kenyataan di lapangan, Meity hanya mengatakan pihaknya akan mengkonfirmasi terkait aktifitas pembangunan perumahan tersebut. Pihaknya pun menyayangkan terkait aktifitas pembangunan tersebut.

"Itu melanggar aturan. Kita konfirmasi ke lapangan," ucapnya.

Meski melanggar, lanjut dia, pihaknya tidak berwenang memberikan sanksi. Pasalnya, yang berwenang memberikan sanksi ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain.

Sebetulnya, terang Meity, kecepatan dikeluarkannya IMB itu tergantung respon dari pihak pengaju. Apabila, pengaju lebih cepat melengkapi persyatan perizinan, maka IMB akan lebih cepat dikeluarkan.

"Kalau cepet melengkapi, cepet memperbaiki, lebih cepat (dikeluarkan IMB)," tandasnya.

Sebab IMB belum keluar, pihak Satpol PP sebagai penegak Perda pun lantas meminta pihak pengembang menghentikan aktifias pembangunan.

Baca Lainnya