Selasa, 17 Juli 2018 2:18

Eks Bupati Subang Pernah Minta Uang ke Kabid Perizinan DPMPTSP Subang

Reporter : Fery Bangkit 
Sidang dugaan kasus suap izin prinsip dan lokasi di Kabupaten Subang, dengan terdakwa Imas Aryumningsih dan Darta di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Khusus Bandung.
Sidang dugaan kasus suap izin prinsip dan lokasi di Kabupaten Subang, dengan terdakwa Imas Aryumningsih dan Darta di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Khusus Bandung. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Eks Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) subang, Asep Santika mengaku pernah diminta uang Rp 300 juta oleh mantan Bupati Subang, Imas Aryumningsih.

Hal itu terungkap dalam sidang dugaan kasus suap izin prinsip dan lokasi di Kabupaten Subang, dengan terdakwa Imas Aryumningsih dan Darta di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (16/7/2018).

Baca Juga : Penyuap Eks Bupati Subang Divonis 2 Tahun Penjara

Dalam sidang yang dipimpin Dahmiwirda, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan empat orang saksi, di antaranya mantan Kabid DPMPTSP Subang Asep Santika.

"Saya dipanggil pa Kusman (eks Kepala DPMPTSP) diminta mencarikan dana untuk ibu (Imas), Rp 300 juta. Tapi saya bilang ke pa Kusman kalau uangnya tidak ada," katanya saat ditanya majelis, Senin (16/7/2018).

Asep mengaku permintaan itu tak langsung dilaksanakannya karena kebingungan mencari sumber dana. Namun ketika itu Asep diminta Kusman untuk mencoba menghubungi Darta.

Selain soal permintaan uang itu, hakim dan jaksa juga mencecar Asep soal aliran dana dari pengurusan izin prinsip dan izin lokasi PT Pura Binaka Mandiri (PBM) dan PT Alfa Sentra Property (ASP) yang nilainya mencapai Rp 1,5 miliar. Termasuk soal SOP di Pemkab Subang, apakah mengharuskan ada biaya untuk setiap pengurusan izin.

"Apakah harus ada dananya untuk pengurusan izin? Kenapa harus sampai ada minta Rp 1,5 miliar?" tanya hakim.

Asep pun menjawab secara diplomatis. Menurutnya, untuk pembahasan izin itu harus ada rapat dari tim teknis. Namun sebenarnya memang tidak pernah mematok harus membayar karena tidak ada aturannya.

"Jadi itu tergantung swasta mau bantu atau tidak. Kalau memang tidak mau bantu ya tidak apa-apa. Tapi untuk kasus ini saya kurang tahu. Termasuk berapa uang yang dikeluarkan Darta (terdakwa) , mungkin dia yang lebih tahu," ujarnya.

Baca Lainnya