Rabu, 5 September 2018 19:30

Dakwaan Jaksa Terhadap Direktur PT TAB Dianggap Cacat

Reporter : Fery Bangkit 
Rony Tedy, Direktur PT Tirta Amarta Bottling
Rony Tedy, Direktur PT Tirta Amarta Bottling [net]

Limawaktu.id, - Kuasa hukum Direktur PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Rony Tedy, Supriyadi menilai, dakwaan jaksa terhadap kliennya cacat hukum atau erorr in pesona.

Menurutnya, masalah yang dihadapi kliennya adalah bukanlah pidana atau korupsi, tapi masuk ke ranah perdata.

"Ini perdata bukan pidana apalagi korupsi. Hubungan terdakwa dengan Bank Mandiri ada perjanjian kredit," katanya usai membacakan eksepsi kasus dugaan kredit fiktif Bank Mandiri Cabang Bandung senilai Rp 1,8 triliun di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (5/9/2018).

Selain itu, lanjutnya, audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum final. Lantaran dari perjanjian kredit tersebut, kliennya membayar Rp 30 miliar per bulannya. Dengan adanya kasus ini, kliennya jadi menunggak hingga tiga bulan.

"Kenapa audit (BPK) belum final? Aset kita masih ada. Seharusnya dilelang dulu, baru ada kerugian. Kalau sesudah dilelang asetnya mencukupi berarti tidak ada kerugian," ujarnya.

Supriyadi pun menduga ada upaya untuk menjatuhkan usaha kliennya. Alasannya, kredit yang dilakukan dengan Mandiri belum selesai. Kalau memang bermasalah, kenapa tidak dari dulu. Pengajuan peminjaman pada 2008, kenapa kejaksaan tidak menyelidiki dari 2009 dan baru sekarang.

Selain itu, jika memang ini fiktif dari mana klienya bisa membayar kredit tiap bulannya Rp 30 miliar. Dengan demikian, usahanya jelas ada dan sebagai nasabah kliennya memiliki nama yang bagus. Justru dengan adanya kasus ini usahanya jadi mati.

"Dakwaan jaksa peminjaman tidak sesuai dengan aset yang dimiliki itu keliru. Aset kita Rp 2 triliun, mulai dari tanah, bangunan pabrik hingga aset lainnya," ujarnya.

Supriyadi pun mengaku masih akan menunggu keputusan majelis soal eksepsi yang diajukannya. Jika ditolak, maka sudah masuk ke pokok perkara.

Sebelum Rony, pembacaan pledoi juga dibacakan tim kuasa hukum ‎Frans Eduar Zanstra, Kartika Wibowo dan Surya Beruna. Frans dan Eduar merupakan merupakan pegawai Bank Mandiri yang mengurus perpanjangan kredit modal kerja dan kredit investasi.

Pada sidang dakwaan pekan lalu, para terdakwa dijerat Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana, subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junc‎to Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana serta dakwaan lebih subsidair Pasal 9 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.

Dalam eksepsinya, Dodi Abdulkadir anggota tim pengacara berpendapat bahwa kliennya tidak sepantasnya diadili di pengadilan tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana perbankan.

Sebab kedua kliennya yang disebut jaksa melakukan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Perbankan sehingga perbuatanya tersebut berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara karena memperkaya diri Rony Tedi.

"Harusnya ini wewenang pengadilan umum sehingga majelis hakim harus menolak dan membatalkan persidangan karena tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. Sehingga, dakwaan harusnya batal demi hukum," katanya.

Kemudian pendapat kedua, ‎peran ketiga kliennya telah melaksanakan tugas dengan baik saat melayani perpanjangan kredit untuk PT Tirta Amarta Bottling. Mereka memverifikasi data pengajuan kredit oleh terdakwa ke Bank Indonesia (BI). Bahwa hasil verifikasi dari BI menyatakan bahwa debitur kategori A alias lancar.

"Kemudian audit keuangan debitur oleh kantor akuntan publik juga menyebutkan bahwa keuangan debitur ini lancar. Sehingga, klien kami sudah melakukan tugas dengan baik," ujarnya.

Kalaupun kreditnya macet, itu bukan lagi tanggung jawab kliennya. Apalagi kalau penyebab macetnya itu disertai perbuatan pidana, maka ini harus dibebankan pada debitur dalam hal ini terdakwa Rony Tedi. Selain itu kliennya tidak menerima suap dari debitur untuk meloloskan pengajuan perpanjangan.

"Terbukti, dalam dakwaan jaksa tidak ada unsur suap pada klien kami untuk meloloskan perpanjangan kredit dari debitur. Ini namanya kriminilisasi, jika kasusnya begini, maka setiap pegawai bank yang memverifikasi data pengajuan kredit kemudian kreditnya macet bisa dipidana dong," katanya.

Baca Lainnya