Limawaktu.id - Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Cimahi, Benny Bachtiar mengakui, keberadaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kota Cimahi Belum berjalan Efektif untuk menekan harga kebutuhan pokok.
"Belum efektif 100 persen. Kan baru merintis hasil belajar ke beberapa daerah," ujar Benny saat dihubungi via sambungan telepon, Jum'at (19/1/2018).
TPID Kota Cimahi dibentuk tahun 2015 atas intsruksi Presiden Joko Widodo. Tujuannya adalah untuk menekan laju inflasi daerah termasuk harga-harga pangan.
Seperti diketahui, harga sejumlah pangan, seperti beras dan daging ayam akhir-akhir ini sangat tinggi. Harga beras medium saat ini sudah menyentuh Rp11.000/kilogram, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp9.450/kilogram yang ditetapkan Kementrian Perdagangan.
Sedangkan harga daging ayam telanjang atau tanpa bulu menyentuh Rp38.000-40.000/kilogram. Harga tersebut menimbulkan keresahan ditingkat pedagang pasar tradisional di Bandung Raya, termasuk pedagang di Kota Cimahi.
Menurut Benny, adanya TPID di Kota Cimahi tidak akan terlalu berpengaruh signifikan. Pasalnya, kebijakan harga tetap berada di pemerintah pusat.
Selain itu, Kota Cimahi sendiri bukan daerah produsen. Selama ini, kota pecahan dari Kabupaten Bandung ini masih mengandalkan pasokan pangan dari daerah lain. Hal tersebut tentunya menyulitkan bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk menjaga kestabilan harga.
"Menurut saya, pengaruh di daerah tidak terlalu besar. Kenapa? kebijakan dan lain sebagainya ada di pusat," katanya.
Meski begitu, lanjut Benny, TPID Kota Cimahi sejauh ini sudah mulai dijalankan. Di antaranya adalah dengan menggelar Operasi Pasar (OP), upaya peningkatan pangan yang bekerja sama dengan daerah lain serta membina siswa di sekolah untuk menanam tanaman produktif.
"Hasil belajar ke beberapa daerah sekarang sudah mulai diimplementasikan. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada hasilnya," pungkasnya.
