Senin, 30 Oktober 2017 16:10

Penerimaan Pajak Restoran Belum Maksimal

Reporter : Fery Bangkit 
Yunita Widiana Sekretaris Bappenda Kota Cimahi.
Yunita Widiana Sekretaris Bappenda Kota Cimahi. [Limawaktu]

Limawaktu.id, - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menyebutkan jika penerimaan pajak restoran di Kota Cimahi dirasa masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan masih banyak restoran yang ada di Cimahi, baik skala besar maupun kecil, belum menjadi Wajib Pajak (WP).

Sekretaris Bappenda Kota Cimahi, Yunita Widiana, hingga bulan September 2017 ini, tercatat baru 77 restoran maupun rumah makan yang menjadi WP, dengan realisasi penerimaan pajak Rp 7,7 miliar dari target Rp 8,4 miliar. Namun, target realisasi pajak restoran naik menjadi Rp 9,4 miliar pada anggaran perubahan tahun 2017.

"Biasanya kami memberikan tenggat waktu setahun untuk para pelaku usaha rumah makan di Cimahi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan usahanya dan bisa melihat berapat omzet mereka perbulan," ujar Yunita saat ditemui di Kantor Pemerintahan Kota Cimahi, Jalan Rd. Demang Hardjakusumah, Senin (30/10/2017).

Untuk menjadi WP, setiap rumah makan yang berdiri minimal memiliki omzet hingga Rp 10 juta rupiah perbulan. Jika sudah memenuhi syarat itu, maka mereka wajib menjadi wajib pajak, terlepas dimanapun restoran atau rumah makan itu berada.

"Setelah setahun kan mereka tahu berapa omzetnya. Nah dengan omzet yang mereka kantongi itu, mereka harus mendaftar menjadi wajib pajak, kalau tidak mau kita akan daftarkan secara jabatan untuk mereka," jelasnya.

Menurut Yunita, banyak rumah makan di Cimahi baik skala besar maupun skala kecil yang tidak jujur soal omzet yang diperoleh perbulannya, padahal mereka wajib untuk memberitahukan berapa omzetnya sehingga bisa dikategorikan sebagai wajib pajak atau bukan.

"Kan banyak juga pelaku restoran atau rumah makan yang tidak jujur soal omzet mereka. Mungkin karena mereka berpikir omzet ini jd rahasia perusahaan. Tapi kalau tidak dimonitoring, bagaimana kita tahu mereka wajib pajak atau bukan," tuturnya.

Untuk menyiasati hal tersebut, pihaknya menerapkan alat Billing Checker di setiap rumah makan baik skala besar maupun skala kecil yang tersebar di Kota Cimahi.

"Bentuknya sama seperti mesin kasir dengan layarnya. Sekarang kita baru punya 5 unit dan sudah dicoba di beberapa restoran. Jadi nanti kita tahu omzet perbulannya berapa, tempat masuk kategori wajib pajak atau bukan. Diujicobakan itu pertiga bulan di satu restoran, jadi sistemnya bergilir," jelasnya. (kit)*