Kamis, 8 Maret 2018 18:50

Lewat Program ini, BPPSDMP Harap Petani Miliki 100% Saham KEP

Reporter : Fery Bangkit 
Kepala BPPSDMP, Momon Rusmono.
Kepala BPPSDMP, Momon Rusmono. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) menggagas program gerakan pemberdayaan Petani terpadu melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan regenerasi petani. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang berorientasi bisnis.

Kepala BPPSDMP, Momon Rusmono menyatakan, pihaknya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Kementrian Pertanian tahun 2015-2019. Dalam IKU tersebut, sedikitnya ada tiga unsur utama yang harus dipenuhi.

"Yang pertama harus tetap sebagai media proses pembelajaran, edukasi dan penyuluhan, kedua sebagai wahana kerja sama, serta ketiga unit usaha yang berorientasi bisnis," ucap Momon di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (8/3/2018).

Ia mengklaim, pihaknya terus mengupayakan agar kapasitas para petani ini bisa lebih meningkat melalui pengetahuan sumber-sumber pemasaran. Setelah sumber pemasaran ini dikuasai atau dipahami, maka KEP ini diarahkan untuk bekerjasama dengan sumber permodalan, perbankan hingga usaha para petani ini diasuransikan.

"Dengan demikian, KEP ini pasarnya jadi jelas, modalnya bisa dikerjasamakan dengan sumber-sumber keuangan, sarana prasarananya juga bisa bekerjasama dengan sumber produksi, termasuk penjaminan asuransi petani," jelasnya.

Menurut Momon, Saham KEP harus dikelola 100% oleh petani. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong KEP agar menjadi korporasi petani yang berintegritas dengan pihak swasta, BUMD dan BUMDes.

"Sebagai contoh di Jawa Barat, Gapoktan di 9 kabupaten sudah bekerjasama dengan BUMDes dan BUMN. Saham BUMN sekitar 50 %, sedangkan saham KEP dan BUMDes 49 %. Kami inginkan, KEP bisa lebih diperkuat agar eksistensinya menjadi lebih baik lagi dan tentunya berorientasi tidak hanya better farming saja, tapi harus better business dan better income," terangnya.

Kementrian Pertanian, lanjut dia, akan terus  mengembangkan gapoktan madya yang kini jumlahnya mencapai 21 ribu poktan dan 2 ribu poktan kelas utama agar menjadi KEP yang berbadan hukum sehingga bisa berhubungan langsung dengan sumber permodalan.

Karena sejauh ini, jumlah KEP dalam bentuk koperasi dan PT hanya sebesar 1,08 % dibanding jumlah poktan di seluruh Indonesia yakni sebanyak 576.897 poktan. Dengan target IKU, dia meminta ada kerja keras dari semua pihak untuk meningkatkan jumlah kelembagaan petani yang mempunyai kemampuan tinggi di kelas madya dan utama.

"Dengan begitu, kami inginkan petani dapat lebih mudah menjangkau sistem pembiayaan perbankan, karena usaha pertanian sudah dikelola layaknya korporasi profesional dengan menerapkan manajemen dan mekanisme pertanian, mulai dari produksi, pengelolaan pasca panen, sampai distribusi dan pemasaran," jelasnya. 

Baca Lainnya