Limawaktu.id - Persengkongkolan diduga banyak terjadi pada pelaksanaan tender proyek pemerintahan. Bahkan dari kasus yang terjadi, persengkongkolan tender proyek ini mendominasi kasus hukum yang sudah diputus pengadilan.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Hari Agus Santo mengungkapkan, dari kasus hukum yang sudah duputus, terbanyak adalah tentang pelaksanaan tender proyek pemerintahan. Dalam pelaksanaannya tender proyek sudah diatur.
"Karena adanya pesrsengkongkolan, tender proyek sudah diatur siapa pemenangnya atau siapa yang kalah, banyak kasus tender proyek yang sudah diputus" ungkapnya, saat sosialisasi Hukum Persaingan Usaha yang digelar di Bumi Arena Kota Cimahi pada akhir pekan kemarin.
Menurut Hari, selain soal tender proyek, kasus hukum kartel juga banyak terjadi dan diputus. Seperti pada Kartel Sapi, Kartel Ayam dan sebagainya.
Tak hanya itu, KPPU juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan kerjasama antara UMKM dan perusahaan besar. Banyak perusahaan besar yang 'menekan' UMKM saat melakukan kerjasama. Hal itu terjadi karena kelemahan dari UMKM sendiri yang tidak berdaya sehingga mereka menyetujui saja kerjasama dengan perusahaan besar.
"Negara hadir melalui KPPU untuk melakukan pengawasan supaya tidak terjadi monopoli. Makanya masyarakat harus faham dengan hukum persaingan usaha," jelasnya.
Sementara, Anggota DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan, KPPU harus lebih proaktif lagi melakukan pengawasannya sehingga tidak terjadi monopoli dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.
Terkait dengan UMKM, Agung juga berharap agar masyarakat lebih faham dengan aturan soal persaingan usaha ini, sehingga mereka tidak banyak dirugikan, selain berusaha dalam melakukan inovasi.
"Ditengah sulitnya ekonomi saat ini masyarakat terutama UMKM harus bisa kreatif dan inovatif sehingga mereka bisa bersaing dalam meraih pasar," pungkas anggota DPR RI asal Fraksi Demokrat ini.
