Minggu, 22 Oktober 2017 17:06

FSPMI: Cabut PP 78, Aktifkan LKS dan Dewan Pengupahan

Reporter : Jumadi Kusuma
Nur Holis, Sekum PP FSPMI
Nur Holis, Sekum PP FSPMI [Limawaktu]

Limawaktu.id - Pengupahan menjadi salah satu masalah mendasar hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2015 yang mengatur penetapan upah pekerja merupakan kewenangan pemerintah dan mengebiri kewenangan dewan pengupahan, menjadi isu yang tidak pernah absen dalam setiap aksi demo buruh.

Sekum PP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Nur Holis menyatakan, "Kenaikan upah pekerja 2018 sudah ditentukan pemerintah sebesar 8,71 % atau sekitar Rp. 200.000,-, hal itu jauh dari harapan pekerja sebagaimana dikampanyekan oleh presiden FSPMI se-Asia Pasifik bahwa kenaikan upah yang layak adalah 50 plus atau 50 dollar setara dengan Rp. 600.000,-. Hal itu tidak sebanding dengan realitas yang dihadapi karena beberapa bahan pokok naik, kontrakan, pendidikan dan lain sebagainya".

Untuk itu FSPMI menuntut PP 78 harus dicabut, "Harus ada hak berunding tentang pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) pengupahan provinsi dan dewan pengupahan Kota/Kabupaten diaktifkan kembali untuk survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak, red.) dalam menentukan besaran upah 2018," tandas Nur, yang ditemui saat Musyawarah Unit Kerja III FSPMI PT. Sanwa yang digelar di Wisata Kuda Pakuhaji, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, belum lama ini.(jk)*

Baca Lainnya