Rabu, 5 September 2018 15:50

Dolar Naik, Pengamat Singgung Swasembada Kedelai ala Jokowi

Reporter : Fery Bangkit 
Pengrajin tempe di kota Cimahi.
Pengrajin tempe di kota Cimahi. [Fery Bangkit / Limawaktu]

Limawaktu.id - Tiga tahun lalu, Presiden Joko Widodo berbicara soal Swasembada pangan, seperti beras, jagung, gula, daging hingga kedelai.

Itu disampaikan orang nomor satu di republik ini dalam pembukaan Munas HipMI XV 2015 di Bandung pada 12 Januari 2015. Tiga tahun berlalu, namun swasembada itu, termasuk kedelai seperti hanya slogan saja.

"Wacana, slogan saja. Itu menurut saya tidak konsisten," kata Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acu Viarta saat dihubungi via sambungan telepon, Rabu (5/9/2018).

Dikatakannya, persoalan kedelai di Indonesia merupakan permasalahan klasik yang hingga kini belum terselesaikan. Termasuk saat Presiden Jokowi menggaungkan swasembada kedelai.

Buktinya, kata dia, hingga saat ini, khusus kedelai, para pengrajin tempe, termasuk pengusaha di Kota Cimahi masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan kedelai.

Meski tergolong mahal, tapi pengrajin tempe tetap memilih Kedelai Impor dari luar. Apalagi, kondisi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS tengah melemah. Otomatis akan berdampak terhadap naiknya harga impor kedelai.

Meski naik, kata Acu, ketergantungan pengrajin tempe, termasuk di Kota Cimahi terhadap kedelai impor sulit dilepaskan. Alasannya, kualitas tempe impor jauh lebih baik dibandingkan tempe lokal.

"Dampak langsungnya, bahan baku otomatis akan meningkat. Kalau saya lihat ada kenaikan dari bahan baku kedelai. Minggu-minggu ini sampai Rp200. Saya kira akan berdampak pada produk turunannya, tempe naik," jelasnya.

Sebenarnya, lanjut Acu, Indonesia, khususnya di wilayah Timur seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi untuk mengembangkan kedelai. Meski tidak sampai melepaskan diri dari ketergantungan impor, tapi, kata dia, minimalnya produksi lokal kedelai bisa mengimbangi kedelai impor.

Hanya saja, kata dia, tinggal bagaimana niat dari pemerintah, khususnya Kementrian Pertanian (Kementan) bisa mengembangkan potensi tersebut.

"Sebenarnya kesempatnnya terbuka. Kalau gak optimal dibandingkan kebutuhan impor, paling tidak mengurangi (impor)," katanya.

Baca Lainnya