Senin, 6 November 2017 14:57

Buruh Minta Kenaikan UMK, Dewan Pengupahan KBB Belum Membahas

Reporter : Jumadi Kusuma
ilustrasi
ilustrasi [limawaktu]

Limawaktu.id, - Masalah upah menjadi agenda aksi rutin kaum buruh di Indonesia, saat ini telah ditetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) oleh Gubernur Jawa Barat sebesar Rp 1.544.360,67. Angka tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2018, nantinya UMP ini akan dijadikan patokan kabupaten/kota untuk menentukan upah minimum kabupaten/kota dan merupakan batasan upah terendah.

Saat ini kaum buruh tengah menunggu penetapan upah minimum kota/kabupaten (umk) yang akan digodok oleh dewan pengupahan kota/kabupaten selanjutnya direkomendasikan oleh walikota/bupati ke Gubernur untuk ditetapkan sebagai UMK masing-masing kota/kabupaten.

Adapun Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandung Barat tahun 2017 sebesar Rp. 2.468.289,44 dan terkait UMK 2018, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bandung Raya menuntut kenaikan UMK sebesar 50 Dollas AS atau setara dengan Rp. 650.000,- per bulan. Kenaikan tersebut merupakan angka riil kebutuhan pekerja setiap bulan berdasarkan kajian dan survey harga pasar sandang, pangan, papan dan kebutuhan pekerja lainnya.

Hingga saat ini Dewan Pengupahan Kabupaten Bandung Barat (kbb) belum melakukan rapat penetapan UMK 2018, "Dewan pengupahan KBB belum melakukan rapat sama sekali", ujar Dede Rahmat sekretaris FSPMI Bandung Raya, Senin (6/11).

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker KBB, Nur Zulaeha mengatakan terkait hal itu kebijakannya ada diatasan "Saya hanya kepala bidang, tapi hal ini terus saya dorong," jelas Nur kepada limawaktu.id. (jk)

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer