Limawaktu.id - Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna melarang warganya ikut serta dalam gerakan 'people power' yang memprotes hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menetapkan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dengan sangat adil dan jujur. 

"Saya melarang warga Cimahi dengan alasan apapun pergi ke Jakarta. Persatuan dan kesatuan yang terpenting harus dijaga," kata Ajay usai menghadiri acara Deklarasi Damai di Pendopo DPRD Kota Cimahi, Jumat (18/5/2019).

Ia mengimbau warga tidak terprovokasi dengan hal yang tidak perlu. Ia pun bersyukur gerakan deklarasi damai yang dilakukan oleh para buruh di Kota Cimahi pasca pileg dan pilpres 2019.

Menurutnya, hasil apapun yang nanti keluar pasca rekapitulasi akhir oleh KPU harus dihormati dan dihargai, sebab itu merupakan pilihan rakyat.

"Persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa harus digaris bawahi. Itu yang paling penting dan menolak ajakan people power," katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kota Cimahi, Asep Jamaludin menegaskan, pihaknya menolak keras adanya seruan 'people power. Deklarasi damai ini sebagai bentuk prihatin dengan beredarnya informasi hoax dan ujaran kebencian yang menganggu ketertiban masyarakat.

"Dengan deklarasi ini diharapkan situasi bisa tertib," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),  Kota Cimahi, Edi Suherdi mengatakan buruh di Cimahi berkomitmen menjaga keamanan dan kondusifitas pasca Pemilu serentak ini.

"Siapapun yang kita dukung (caleg), ketika kembali ke masyarakat. Kita ciptakan Cimahi yang kondusif," katanya.