Kontrak Politik, Senjata Capres Gaet Buruh Cimahi
Limawaktu.id - Buruh bisa menjadi salah satu sasaran empuk untuk dipolitisasi memasuki tahun politik 2019. Termasuk di Kota Cimahi.
Tercatat, hingga data tahun 2017 yang dihimpun Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi, buruh atau pekerja di Cimahi mencapai 82.195 orang.
Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sidha mengatakan, jumlah buruh sebanyak itu pasti akan menjadi sasaran dua Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan bertarung pada Pemilihan Umum ( Pemilu) 2019.
"Konteks buruh dimanapun akan selalu menjadi lumbuh suara, terlebih saat ini kita memasuki tahun politik. Di Cimahi jumlah buruh yang relatif banyak ini sudah pasti akan menjadi garapan kedua calon presiden," ujar Arlan saat dihubungi via pesan singkat, Selasa (5/2/2019).
Namun, kata Arlan, untuk mendapatkan suara buruh itu tak mudah. Sebab, di Cimahi ini ada beberapa organisasi atau serikat pekerja, yang memiliki komitmen (bargaining). Terutama pada hak-hak buruh yang selama ini sedang diperjuangkan.
Jika pasangan calon bisa mendapatkan komitmen tersebut, bukan tidak mungkin bisa saja buruh mengambil peran politis terutama pada pemilihan presiden nanti. "Artinya, suara buruh memang sangat diperhitungkan," ucap Arlan.
Jadi, tegas dia, kontrak politik yang memuaskan atau yang sesuai dengan harapan buruh bakal lebih mudah bagi kedua calon pemimpin negeri ini untuk menggoda para buruh agar memilihnya.
"Meski mereka bisa digiring dalam ranah dukungan, namun buruh memiliki pola lain salah satunya kontrak politik mengani hak buruh selama ini," pungkasnya.
Seperti diketahui, pada Pemilu 2019, dua pasangan yang akan berebut suara masyarakat, termasuk buruh ialah Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.