Kamis, 12 Oktober 2017 18:54

Tim Supervisi KPK Lakukan Monitoring di Pemkab Bandung

Politik Tim Supervisi KPK
Tim Supervisi KPK melakukan ekspose monitoring dan evaluasi  pemberantasan korupsi di di Pemkab Bandung, Kamis (12/10).
Tim Supervisi KPK melakukan ekspose monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi di di Pemkab Bandung, Kamis (12/10). [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Tim Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, mengapresiasi progres rencana aksi (Renaksi) program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Bandung. Hal itu terungkap dalam ekspose monitoring dan evaluasi  pemberantasan korupsi di Balesawala Soreang, Kamis (12/10).

Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK Tri Budi Rochmanto mengatakan, secara umum progres renaksi yang sudah dicapai mendapat apresiasi positif.. 

Pada kesempatan tersebut, Tri menyoroti beberapa point sesuai dengan hasil MoU yang dilakukan bersama sebelumnya antara KPK,  Pemkab Bandung dan DPRD, terkait Renaksi program pencegahan korupsi terintegrasi.

"Kita lakukan monev sebagai salah satu komitmen dari MoU sebelumnya, antara KPK, DPRD dan Pemkab Bandung," ucapnya.

Lebih lanjut Dia menandaskan, pihaknya akan terus melakukan pendampingan ke daerah, khususnya untuk memonitor progres apa saja yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung program tersebut, "termasuk pendampingan sistem aplikasi pencegahan korupsi lainnya seperti e-planing, e-budgeting dan e-perijinan sebagaimana yang kami harapkan segera direalisasikan pada 2018 mendatang," imbuh Tri budi di hadapan para kepala dinas tersebut.

Menanggapi hal itu, Bupati Bandung H.Dadang M.Naser,SH.,M.Ip menjelaskan, kehadiran KPK di Kabupaten Bandung sudah menjadi agenda, guna menindaklanjuti MoU tentang Rencana Aksi Daerah pemberantasan korupsi terintegras pada 21 Februari 2017 lalu.

"Hari ini Tim Korsupgah KPK hadir di Kabupaten  Bandung untuk melakukan pembinaan. Selain itu dilakukan juga evaluasi terhadap pelaksanaan korpsurgah yg langsung dipimpin oleh sekda dengan PD lainnya terhadap progres  yang sudah dilakukan," tegasnya.

Dadang mengungkapkan bahwa pembinaan yang dilakukan KPK tentu saja akan mempengaruhi dinamika kerja dan pembangunan. Sehingga menurutnya KPK itu tidak harus ditakuti tapi dijadikan peringatan untuk penyelenggaraan pemerintahan  yang baik. (lie)*