Limawaktu.id, Cimahi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi menemukan 673 data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DTPHP) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Berdasarkan temuan itu, Bawaslu Kota Cimahi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi menelaah kembali data pemilih ganda tersebut agar tak ada lagi kegandaan pemilih.
"Data pemilih ganda masih muncul sebanyak 673 orang di DPTHP 1. Jangan sampai ini muncul terus pada daftar pemilih, harus clear," ujar Akhmad Yasin, Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Cimahi, ditemui dikantornya Jalan Sangkuriang Kota Cimahi, Selasa (6/11/2018).
Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang ditetapkan saat pleno sebanyak 374.645 orang, terdiri dari 185.521 pemilih laki-laki dan 189.114 pemilih perempuan. Setelah dicermati, hasilnya Bawaslu masih menemukan data pemilih ganda.
Ia mencontohkan, ada satu nama identik memiliki nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama tapi memiliki dua alamat domisili berbeda.
"Harusnya diambil data kependudukan terbaru dan data lama dihapus," tegas Akhmad.
Dilanjutkannya, Bawaslu terus mendorong agar kegandaan itu segera diperbaiki. Terlebih lagi, mulai 10-15 November 2018, akan dilakukan pleno sinkronisasi data pemilih mulai dari tingkat PPS, PPK, Kota, Provinsi, hingga Nasional.
"Kami inginnya di Cimahi tidak ada data ganda, apalagi jumlah tersebut lebih sedikit dibanding daerah lain. Selain itu, pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar harus terakomodir," katanya.
Selanjutnya, kata Akhmad, KPU juga harus siap bekerja keras mengingat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengirimkan data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) terbaru, sehingga perlu dilakukan coklit secara terbatas.
"Data itu harus disinkronkan lagi, makanya kami betul-betul monitoring data pemilih tersebut. KPU mengeluh, istilahnya belum selesai menuntaskan data pemilih yang ada sudah muncul lagi data terbaru. Apalagi, dalam DP4 masih ada unsur TNI-Polri, bahkan ada warga yang tidak punya RT/RW dan masuk wilayah kelurahan kecamatan sekalipun," pungkasnya.
