Limawaktu.id,- Menghadapi pesta demokrasi lima tahunan seperti Pemilu, para pemimpin di pemerintah pusat sudah membuat regulasi yang baik, tinggal bagaimana implementasinya dilaksanakan di daerah.
"Dengan regulasi yang sudah diatur tersebut pemerintah daerah tinggal mengimplementasikannya," ungkap Kepala Kesbang Kota Cimahi Totong Solehudin, Kamis (29/11).
Menurut Totong, Polarisasi yang terjadi di Pemilu 2019 dengan dilaksanakannya Pileg dan Pilpres sekaligus diprediksi tidak serawan saat pelaksanaan kedua pesta politik tersebut pelaksanaannya dipisahkan.
Pelaksanaan Pileg yang akan dilaksanakan tersebut akan bisa mencegah kerawanan jika masing-masing pihak sadar bahwa setiap orang yang bertarung di dunia politik secara individu sudah ditentukan oleh yang Mahakuasa.
"Jika sudah ditentukan tuhan seseorang bakal menjadi anggota legislatif yang bersangkutan pasti jadi, makanya meraih kemenangan tidak perlu dilakukan dengan cara curang, sebab jika sudah ditentukan tuhan tak curang pun pasti menang," katanya.
Terkait dengan isu SARA yang muncul, di Kota Cimahi juga tak mungkin tidak terjadi, namun hal itu bisa diredam dengan melibatkan masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) atau Forum Komunikasi Umat Beragama untuk meredam gejolak yang timbul atas isu keagamaan.
"Untuk menghadapai Pemilu tersebut bagaimana kita membangun supaya masyarakat bisa cerdas," jelasnya.
