Selasa, 22 Mei 2018 19:46

Anggaran 2017, KPU Jabar tunggu Opini BPK

Reporter : Jumadi Kusuma
Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure, Kota Bandung, Selasa (22/5/18).
Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure, Kota Bandung, Selasa (22/5/18). [Limawaktu]

Limawaktu.id,- KPU Jawa Barat masih menunggu opini bpk (Badan Pemeriksa Keuangan) atas hasil pemeriksaan anggaran 2017 beberapa waktu lalu.

"Jika opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), ya alhamdulillah. Tapi jika WDP maka kita akan malu," ujar Sekretaris KPU Jabar Heri Suherman pada acara Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure, Kota Bandung, Selasa (22/5/18).

Baca Juga : KPU Jabar Berkomitmen Menyelenggarakan Pemilu yang Inklusif

Menurutnya, pihaknya telah berupaya mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya. Namun apapun hasilnya, akan menjadi rujukan untuk memperbaiki beberapa hal yang dianggap kurang.

"Terlebih lagi beberapa KPU Kabupaten/Kota berkinerja belum maksimal, sehingga kekurangan itu diharapkan bisa diperbaiki secepatnya," jelasnya.

Baca Juga : KPU Dituntut Mandiri bebas dari Intervensi

Heri juga menegaskan, anggaran 2017 jauh lebih besar dengan kegiatan lebih banyak. Itu pula sebabnya, ia minta para Sekretaris KPUD Kabupaten/Kota bekerja lebih optimal.

"Jangan mudah diintervensi siapapun. Jangan pula mencari tambahan dari sumber yang tidak jelas. Tunjangan kinerja kita sudah cukup baik," sebutnya.

Sebelumnya Kabag Umum, Keuangan, dan Logistik KPU Jabar, Edi Supari menjelaskan kegiatan sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta terkait berbagai aturan keuangan pemilu.
Kegiatan itu diikuti 54 peserta dari KPUD Kabupaten/Kota dan 15 personil dari KPU Jabar.

Baca Lainnya