Limawaktu.id, - Ketua Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (TP2TP2A) Jawa Barat, netty Prasetyani Heryawan mengatakan terkait video yang tak senonoh saat ini, seperti fenomena gunung es, karena kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga ini pasti akan terus menjadi struktur dan berantai.
"Ketika pasangan keluarga ini miskin secara financial, miskin pendidikan, miskin agama dan miskin nilai agama, maka ini akan nampak dalam pola pengasuhan yang mereka selenggarakan, dan akan nampak pada bahasa komunikasi yang mereka gunakan. Maka, ini sangat mendorong ke permasalahan sosial yang dampaknya sangat luar biasa," kata Netty saat diwawancara di Polda Jabar, Senin (8/1).
Saat ditanyai terkait Kota dan Kabupaten yang telah dicanangkan layak anak, Netty pun menerangkan, Kota dan Kabupaten layak anak, bukan hanya di canangkan tetapi mulai di identifikasi, dan seperti apa di implementasi ditataran paling bawah ditengah masyarakat, karena kota dan kabupaten layak ini sebuah program dari Deputi tumbuh kembang anak di kementerian pemperdayaan perempuan dan perlindungan anak Indonesia.
"Nah setelah dicanangkan harus ada kebijakan program dan kegiatan, tentu saja dengan dukungan anggaran, agar masalah-masalah sosial yang kita temukan di masyarakat, khususnya dilingkungan yang paling dekat dengan anak ini bisa di identifikasi dan diditeksi secara dini dan bisa diselesaikan," terangnya.
Dia pun mengungkapkan, hari ini pihaknya melihat beberapa anak yang terjerat adalah faktor kemiskinan, diantaranya faktor kemiskinan pendidikan, nilai dan akses, sehingga membuat orang tua gelap mata dan menjerumuskan anak dalam prilaku yang sangat keji tersebut.
"Jadi intinya kota dan kabupaten layak anak ini harus diterjemahkan sampai RW layak anak. Nah ini yang menjadi tantangan kita, hari ini bukan hanya butuh pencanangan, tapi butuh dukungan, termasuk jenis-jenis atau klaster anak yang harus di advokasi didalam kota dan kabupaten, karena banyak sekali, anak jalanan, anak disabilitas, pekerja di usia anak, hal itu menjadi perhatian yang harus dituangkan dalam program kota Kabupaten layak anak," ungkapnya.
Dia pun mengaku, saat ini pihak pemerintah akan berusaha memperbaiki, strata kota kabupaten layak anak, yang telah disebutkan, yakni ada kebijakan, ada dukungan program dan anggaran, melibatkan masyarakat, dan ada advokasi klaster anak dengan masalah sosialnya.
"Tentu pemerintah pusat sudah membuat grad. Sehingga kita harus dorong pemerintah kota dan kabupaten jangan hanya puas dengan komitmen politik dan kebijakan ditataran pemerintah kabupatennya, tapi harus di terjunkan dan terjemahan dalam program kegiatan," tegasnya.
