Rabu, 8 November 2017 6:59

Putusan MK Direspon Positif Penganut Aliran Kepercayaan di Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Ilustrasi
Ilustrasi [Net]

Limawaktu.id, - Penganut aliran kepercayaan 'Sunda Wiwitan' di Kp. Adat Cireundeu, Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, kini bisa bernafas lega.

Pasalnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan pemohon soal Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak dianggap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Eulis Nurhayati (56) salah satu warga RT 2/RW 10, Kp. Adat Cireundeu, Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, penganut kepercayaan 'Sunda Wiwitan' mengaku bersyukur dan bahagia atas putusan tersebut.

"Saya belum tahu masalah itu (putusan MK). Setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya (kepercayaan) kami diakui juga. Saya sangat lega sekali," ujarnya, saat dihubungi, Selasa (7/11/2017).

Eulis menuturkan, kolom agama yang ada di kartu identitasnya, baik di KTP maupun Kartu Keluarga (KK) miliknya dapat diisi dengan 'kepercayaan' tidak lagi dikosongkan atau hanya tanda strip (-).

Berbagai pengalaman tidak mengenakan dialami ratusan warga Cireundeu, termasuk Eulis, dalam mengurusi berbagai keperluan administratif.

"Dulu kolom agama sempat diisi langsung dengan 'Terhadap Tuhan yang Maha Esa', tapi karena sempat diprotes dan ada aturannya akhirnya sekarang cuma dikosongkan aja, jadi strip aja di KTP," tuturnya.

Selain kerap ditanyai masalah kolom agama yang dikosongan, dirinya juga pernah menunggu proses administrasi di bank tersebut karena harus memperbaiki terlebih dahulu kartu identitasnya yang dimilikinya.

"Kalau ditanya kenapa kosong mah udah sering banget. Saya jawab aja saya non islam. Yang paling parah saya pernah transfer via bank langsung, dan saya diminta memperbaiki dulu KTP saya, padahal saya sudah menjelaskannya. Akhirnya saya pindah bank saja yang enggak ribet," tuturnya.

Selain itu, masalah lainnya ada pada kartu identitas anaknya yang pertama. Pada KTP anaknya kolom agama diisi dengan agama Islam, padahal sangat jelas anaknya tersebut juga berkeyakinan sama dengan dirinya.

"Saya sudah cape ngurusinnya makanya saya biarkan aja. Kadang ada petugas pemerintahnya yang enggak faham, padahal kan sudah jelas aturannya seperti apa," ujar ibu dua anak ini.

Sekarang setelah adanya putusan MK ini, Eulis mengaku sangat bersyukur dan akan segera mengurus perubahan itu kepada pemerintah setempat.
"Gembira kalau memang betul-betul ada seperti itu," katanya. (kit)*

Rustan Abubakar Al Iskandari
Rustan Abubakar Al Iskandari

Heummmm

8 November 2017 1:33 Balas