Rabu, 8 November 2017 12:20

Putusan MK Dinilai Implementasi dari Keadilan Sosial

Reporter : Jumadi Kusuma
Ira Indra Wardhana, Dosen Antropologi Universitas Padjadjaran (UNPAD)
Ira Indra Wardhana, Dosen Antropologi Universitas Padjadjaran (UNPAD) [limawaktu]

Limawaktu.id, - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengesahkan penghayat kepercayaan diakui dan bisa ditulis dalam kolom agama yang terdapat di Kartu Identitas Penduduk (KTP) disambut sukacita oleh komunitas penghayat kepercayaan agama leluhur.

Komunitas adat penganut kepercayaan agama leluhur tersebar dibeberapa daerah di Indonesia diantaranya Sunda Wiwitan (Jawa Barat), Marapu (Sumba), Kaharingan (Kalimantan), Parmalim (Sumatera Utara) dan Aluk To Dolo (Toraja), selain itu ada juga kelompok organisasi aliran kebatinan atau aliran kepercayaan.

Terlepas dari polemik internal yg berbeda perspektif antara kelompok penghayat keyakinan adat leluhur nusantara yg hidup dalam kesatuan adat dan komunitas-komunitas adat se nusantara (agama-agama suku bangsa) dengan beberapa kelompok organisasi aliran kebatinan atau aliran kepercayaan, tetapi pada hakekatnya mereka membutuhkan kesejajaran pengakuan dan perlakuan negara terhadap keyakinan mereka sebagai Hak Azasi Manusia yang dijamin UUD 1945 dan Declaration of Human Rigths

Ira Indra Wardhana, Dosen Antropologi Universitas Padjadjaran (UNPAD) menyatakan putusan MK tersebut bisa dianggap sebagai hasil puncak perjuangan dan sekaligus awal keinginan semua pihak warga penghayat untuk kesejajaran, kemerdekaan berserikat dan berkumpul sesuai ikatan keyakinan mereka yang sama-sama berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa seperti halnya agama-agama umum lainnya.

Terkait dampak putusan MK tersebut, Ira yang juga Pengurus Daerah Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Jawa Barat ini mengatakan, "Putusan MK sebagai ketentuan hukum yang mengikat dan menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum berkaitan dengan keyakinannya sebagai sesama kaum religiositas di negeri ini nampaknya akan banyak berimplikasi politis pada pelayanan publik baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan bagi semua warga negara para komunitas adat".

Selain itu kata Ira yang juga penganut Sunda Wiwitan ini, menyatakan pentingnya pembahasan ulang tentang keberadaan direktorat kepercayaan karena konsekuesi logis dari putusan MK tersebut maka tidak perlu lagi ada direktorat kepercayaan karena sudah berbeda paradigma politis memandang kaum penghayat kepercayaan, kini sebagai kaum agama yang mestinya digabungkan pengelolaannya secara bersama di Kementrian Agama bukan lagi di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan", jelasnya.(jk)

Baca Lainnya