Selasa, 26 Desember 2017 16:28

Penghilangan dan Pengabaian Tapak Sejarah Perbuatan Melanggar Hukum

Reporter : Jumadi Kusuma
Ambo Dalle Puang Arung Kahe'rrang dari Kerajaan Tondong Sinjai Sulawesi Selatan ikut  menandatangani Deklarasi Sadar Adat dan Budaya Nasional, dikawasan Jatigede Sumedang.
Ambo Dalle Puang Arung Kahe'rrang dari Kerajaan Tondong Sinjai Sulawesi Selatan ikut menandatangani Deklarasi Sadar Adat dan Budaya Nasional, dikawasan Jatigede Sumedang. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Berawal dari kesadaran akan pentingnya Sejarah dan budaya, Majelis Adat Kerajaan Sumedanglarang bersama beberapa Sultan dan Raja se-Nusantara menandatangani Deklarasi Sadar Adat dan Budaya Nasional di Lapangan Desa Sukaratu Kecamatan Dharmaraja Kabupaten Sumedang, pada Rabu (20/12/17), kawasan Waduk Jatigede lokasi bersemayamnya puluhan situs leluhur Sumedang yang kini tinggal kenangan tenggelam Dilindas roda pembangunan.

Susane Febriyati Soeriakartalegawa, SH ketua Majelis Adat Kerajaan Sumedanglarang yang juga penggagas deklarasi menuturkan,  penghilangan dan pengabaian Tapak sejarah, situs maupun cagar budaya dan tradisi leluhur adalah perbuatan melanggar hukum yang sangat tercela, tidak bermartabat dan dapat menghilangkan kebanggaan serta menghancurkan masa depan Bangsa Indonesia.

"Kami mengakui bahwa perjalanan sejarah, tradisi leluhur, situs maupun cagar budaya nasional adalah harta karun yang tak ternilai harganya dan pantas serta harus dihormati dan dilestarikan sebagai bagian dari hak asal usul", tuturnya kepada limawaktu.id, Senin(26/12/17).

Dalam deklarasi Sadar Adat tersebut,  mengutuk keras terhadap segala bentuk dan tindakan perusakan, penghilangan, dan penghinaan terhadap pelaku sejarah, situs, tradisi leluhur dan cagar budaya nasional, melakukan rekonstruksi moral dan akhlak dengan cara revitalisasi dan mempertahankan keberadaannya.

Deklarasi nereka juga mengatakan akan  berperanserta aktif dengan semua komponen bangsa untuk bersama-sama mencegah, mengawasi, menanggulangi, serta memberantas segala bentuk pengrusakan, penghilangan, dan penghinaan; bersama-sama melestarikan, melindungi serta, menghormati pelaku sejarah, situs, tradisi leluhur dan cagar budaya nasional.

Penandatangan Deklarasi Sadar Adat dan Budaya Nasional yang bertajuk Jatigede Bertasbih tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh adat kabuyutan Sumedang, perwakilan dari Kemendagri, Kementrian PU, Kemenhan Republik Indonesia, ketua lembaga adat, raja dan sultan se-Nusantara diantaranya Sri Sultan Suryo Alam Joyokusumo, Sultan Demak, Ambo Dalle Puang Arung Kahe'rrang dari Kerajaan Tondong Sinjai Sulawesi Selatan, Dinas Pariwisata dan Balai Cagar Budaya dan Nilai-Nilai Sejarah Provinsi Jawa Barat, Polres dan Kodim, Kesbangpol serta Perhutani Kabupaten Sumedang.

Dikatakannya, Penulis Swedia Juri Lina, yang pada tahun 2004 menulis buku kontroversial Architects of Deception-The Concealed History of Freemasonry berpendapat bahwa ada tiga cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri, yaitu dengan mengaburkan sejarahnya, menghancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya dan memutuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif.

Berabad lalu sebelum Juri Lina menulis, leluhur dan Raja Sunda Rakeyan Dharmasiksa (1175-1297) dalam Amanat Galunggung menorehkan falsafah sejarah, "Hana nguni hana mangke, Tan hana nguni tan hana mangke, Aya ma baheula hanteu lu ayeuna, Hanteu ma baheula hanteu lu ayeuna, Hana tunggak hana watang, Tan hana tunggak tan hana watang, Hana ma tunggulna aya tu catangna", yang artinya Ada dahulu ada sekarang, Bila tak ada dahulu takkan ada sekarang, Karena ada masa silam maka ada masa kini, Bila tiada masa silam takkan ada masa kini, Ada tonggak tentu ada batang, Bila tak ada tonggak takkan ada batang, Bila ada tunggulnya tentu ada catangnya. (jk)

Baca Lainnya