Selasa, 12 Desember 2017 16:55

Parpol Diberi Janji Manis oleh Kandidat

Reporter : Jumadi Kusuma
Dr. Dede Sri Kartini Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Figur Gubernur Jawa Barat Politik Populisme atau Politik Ideologi.
Dr. Dede Sri Kartini Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Figur Gubernur Jawa Barat Politik Populisme atau Politik Ideologi. [limawaktu.id]

Limawaktu.id,- Perilaku partai politik di Jawa Barat pra dan pasca pemilu mengikuti logika publik demi meraih kemenangan, parpol tidak berperan sebagai edukator dan tidak menjalankan fungsinya untuk memberikan sosialisasi politik. Hal itu menjadi sorotan dalam Diskusi Publik bertema figur Gubernur Jawa Barat 2018-2023 Politik Populisme atau Politik Ideologi, di Centropunto Meeting Resto Kota Bandung.

Dalam disukusi tersebut juga dibahas soal semua calon gubernur Jawa Barat 2018-2023 yang diusung oleh partai politik bukan kader internal masing-masing, namun sebagian besar adalah figur populer diluar partai, bahkan Dedi Mulyadi yang merupakan kader Golkar sekalipun faktanya harus tersingkir ditengah arus politik populisme.

Dr. Dede Sri Kartini Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD, salah seorang pembicara dalam diskusi tersebut menyatakan, "Partai politik di Jawa Barat tidak memiliki ideologi dalam menentukan kandidat karena lebih cendrung memilih tokoh-tokoh yang sudah populer dimasyarakat daripada membuat branding image kader yang akan dicalonkan," katanya.

Dikatakan dia, Politik populisme yang menekankan rakyat adalah segalanya membentuk wajah demokrasi pragmatisme yang bersandar pada suara terbanyak dan bertumpu pada logika publik berdasarkan hasil survey, "Para kandidat populer mengemukakan janji-janji manisnya kepada partai politik dengan memanfaatkan propaganda untuk meraih suara konstituen", jelasnya.

Selain itu, ruang lingkup pengambilan keputusan sebagai kandidat yang rekomendasinya ditentukan oleh Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol yang sentralistik. Padahal, idealnya dalam rekrutmen penentuan calon itu desentralisasi, kalau calon presiden diserahkan pada DPP, calon gubernur urusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk level provinsi, calon walikota/bupati oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

“Saya menganggap ini bertolak belakang dengan demokrasi karena tidak ada kewenangan kader partai dibawah untuk menentukan calon, semua serba DPP", pungkasnya. (jk)

Baca Lainnya