Sabtu, 12 Mei 2018 16:08

Oknum Bermental Limbah di Pemerintahan Turut Cemari Citarum

Reporter : Jumadi Kusuma
Sungai Citarum yang termasuk salah satu dari 10 sungai terkotor dan tercemar didunia.
Sungai Citarum yang termasuk salah satu dari 10 sungai terkotor dan tercemar didunia. [Limawaktu]

Penulis: Fajar Budhi Wibowo, M.Si -  Sekjen DPP LSM PMPR Indonesia

Sungai Citarum termasuk salah satu dari 10 sungai terkotor dan tercemar didunia adalah tamparan keras bagi Pemerintah RI, khususnya Pemprov dan masyarakat Jawa Barat dan merupakan akumulasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan bersama.

Baca Juga : Kata Dedi Mizwar, "Pencemaran Limbah di Citarum Terkendala Penegakan Hukum"

Lemahnya regulasi dan pengawasan pemerintah menjadi faktor utama
terjadinya pelanggaran; belum diterapkannnya pengelolaan limbah industri
oleh para pengusaha; banyaknya industri yang langsung membuang limbah cair ke sungai; masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah domestik rumah tangga merupakan suatu bukti nyata permasalahan yang tidak teratasi oleh pemerintah Jabar yang berdampak pada tercemarnya sungai Citarum; selain terkontaminasi oleh limbah industri dan rumah tangga, pencemaran daerah aliran sungai Citarum diduga pula terjadi karena derasnya aliran “(oknum BERMENTAL) LIMBAH DALAM BIROKRASI DAN INSTITUSI” yang mengakibatkan semakin hitam pekatnya warna air dan bertambah bau menyengatnya aroma sungai Citarum.

Kehadiran program Citarum Harum yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat merupakan resolusi dan terobosan yang sangat baik dan terukur, suksesinya memerlukan dukungan dan keseriusan dari seluruh pihak, selain itu perlu adanya penguatan regulasi dengan dibuatnya Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati yang khusus menyentuh pada pengelolaan limbah dan berkaitan dengan keberadaan aliran sungai yang ada dan terintegrasi dengan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Penutupan perusahaan dianggap bukan solusi terbaik, karena akan berdampak pada bertambahnya pekerja yang menjadi pengangguran, penerapan yang tegas atas sanksi administrasi dan pertanggungjawaban berupa pidana serta denda; penghentian pencemaran dan pembersihan unsur cemar, melakukan remediasi; rehabilitasi; restorasi lingkugan dan lahan masyarakat yang tercemar; sesuai dengan Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada badan usaha dan perorangan yang melakukan pencemaran serta bersama-sama mengimplementasikan komitmen dalam Deklarasi Citarum Harum dengan target yang lebih cepat oleh Pemerintah Provinsi jawa Barat, yaitu 5 Tahun atau dari tahun 2018 sampai 2023.

Alam diciptakan dengan ekosistem didalamnya saling berkaitan dan saling berhubungan, sehingga bila lingkungan rusak akibat pencemaran limbah, akan memiliki konsekuensi kerugian yang nyata bagi alam yang akan dirasakan langsung oleh ekosistemnya, konsekuensi tersebut diantaranya adalah adanya dampak negatif pada kehidupan termasuk kerugian pada sector perekonomian seperti, buruknya kualitas udara, menurunnya daya tahan tubuh, berkurangnya kualitas dan ketersediaan air bersih sehingga harga air menjadi semakin mahal, kerugian di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan sehingga dapat berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Maraknya industri di Jawa Barat selain berdampak positif pada majunya pembangunan dan perekonomian wilayah, namun ternyata memiliki dampak negatif yang cukup besar pada lingkungan,
terutama terjadinya pencemaran lingkungan. Meskipun berbagai program dicanangkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tidak akan membuahkan hasil yang optimal apabila kurangnya sikap tegas pemerintah dalam penegakkan peraturan serta perundangan-undangan maupun konsistensi penerapannya, selain itu dukungan dan kesadaran para pengusaha dan masyarakat sangat diperlukan dalam penerapannya.

Pencemaran sungai Citarum telah terjadi, disinyalir akibat dari pembuangan limbah industri ke daerah aliran sungai, sebenarnya itu bukan sepenuhnya karena kesalahan dari para pengusaha, namun bila melihat dari pangkalnya, ini adalah akumulasi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan
oleh pemerintah dan oknum-oknumnya, baik kesalahan dalam penerapan kebijakan dan regulasi maupun kelalaian dalam pengawasan serta dilakukannya pembiaran. Celah lemah ini sepertinya malu untuk diakui oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kesan pemerintah cuci tangan lalu menyalahkan pengusaha serta masyarakat.

Para kepala daerah dan dinas-dinas terkait di Jawa Barat tidak disalahkan. Padahal semua itu terjadi karena kelengahan mereka, diakui ataupun tidak diakui, sengaja maupun hanya sebatas kelalaian semata. Pencemaran lingkungan akibat dari keberadaan industri dan buruknya penanganan serta pengelolaan limbah, saat ini sudah melebihi ambang batas dan toleransi wajar, sehingga mengakibatkan meluasnya dampak buruk yang sangat merugikan dan sangat dirasakan oleh masyarakat, berdasarkan hal tersebut dipandang perlu adanya keseriusan dari berbagai pihak dalam mensikapi permasalahan ini.

Kontaminasi pencemaran limbah industri, terutama limbah yang mengandung B3 dengan baik, ternyata saat ini sudah mencemari aliran air sungai, terjadinya
sedimentasi sungai, menurunnya kesuburan lahan persawahan dan berkurangnya tingkat kelayakan serta kebersihan sumur-sumur resapan untuk di konsumsi oleh masyarakat.

Keluhan masyarakat Jabar terkait dengan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri sudah sering kita jumpai dan kita dengar, namun aspirasi-aspirasi mereka belum sepenuhnya mendapatkan solusi yang diharapkan, karena tidak adanya ruang diskusi yang berkelanjutan dan terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Jabar terkesan tidak memiliki keseriusan dalam menutaskan
permasalahan ini, hal tersebut dapat dilihat dengan semakin kotornya aliran-aliran sungai akibat dari pembuangan limbah industri, terutama sungai-sungai yang terintegrasi dengan aliran Sungai Citarum.

Ahmad Heriyawan selaku Gubernur Jawa Barat yang baru saja dilantik sebagai Doktor pernah berjanji saat menjalankan program CITARUM BESTARI, menurut klaim nya tak berdasar, dikatakan saat ini berhasil mengurangi sampah 50% dan menargetkan air sungai Citarum di akhir tahun 2018 dapat diminum, pada kenyataanya program tersebut tidak berhasil dan terkesan hanya sebuah omong kosong.

Kegagalan cita-cita Kang Aher diduga karena adanya hal lain yang mengakibatkan sulitnya penanganan pencemaran DAS Citarum, selain akibat dari limbah industri dan rumah tangga, adalah karena adanya aliran deras “(OKNUM BERMENTAL) LIMBAH DALAM BIROKRASI DAN INSTITUSI” yang mengakibatkan semakin hitam pekatnya warna air dan menambah bau menyengatnya aroma sungai Citarum.

Pencemaran lingkungan terjadi diduga karena adanya keterlibatan para oknum di lingkungan pemerintahan dan institusi yang sebenarnya mereka digaji dengan APBN/APBD untuk bekerja melakukan kajian saat penerbitan surat ijin maupun AMDAL milik para pengusaha serta oknum-oknum yang diberi kewenangan dalam pengawasan penerapan peraturan dan perundang-undangan.

Tingginya pencemaran sungai Citarum disebabkan pula karena lemahnya regulasi yang ada dalam pengaturan pengelolaan limbah dan kurangnya regulasi tentang pemeliharaan dan pengelolaan DAS yang terintegrasi dengan sungai Citarum.

Suksesi Program Citarum Harum tidak akan mungkin tercapai apabila seluruh elemen masyarakat berpangku tangan. Pemerintah daerah harus memberikan sanksi dengan tegas kepada pelaku usaha yang melakukan pembuangan limbah berbahaya apalagi beracun ke aliran sungai, apabila penutupan perusahaan dianggap bukan solusi terbaik dikarenakan dampaknya akan bertambah pengangguran, sanksi administrasi dan pertanggungjawaban berupa pidana dan denda; penghentian pencemaran dan pembersihan unsur cemar, melakukan remediasi; rehabilitas; restorasi lingkugan dan lahan masyarakat yang tercemar.

Pemerintah beserta pihak pihak yang terlibat di dalam Program Citarum Harum dapat mengedepankan akuntabilitas dan transparansi terkait besaran dan alokasi anggaran kepada publik, sehingga dapat diawasi secara bersama.

Gubernur Jawa Barat bersama bupati dan walikota serta FORKOPIM harus berkomitmen untuk sukseskan program Citarum Harum, mengevaluasi kinerja dan meningkatkan pembinaan mental para aparatur sipil negara serta mulai menyadari kelemahan dan kelalaian yang ada, sehingga bersihnya aliran sungai Citarum beriringan dengan bersihnya pula sumber (oknum bermental) limbah yang ada di birokrasi.

Baca Lainnya