Selasa, 1 Mei 2018 17:56

Ladang Hutang Kandidat Pilkada Serentak

Reporter : Jumadi Kusuma
Ilustrasi.
Ilustrasi. [Net]

Penulis: Wawan Gunawan, Alumnus S3 Ilmu Pemerintahan Unpad, Bandung

pilkada serentak 2018 bukan saja dianggap oleh sebagian kalangan sebagai pesta demokrasi, tetapi juga perhelatan politik lima tahunan tersebut merupakan ladang utang.

Termasuk ladang utang bagi Cawalkot Bandung. Ladang utang tersebut karena saat kampanye para kandidat melontarkan sejumlah janji sedangkan janji tentu saja merupakan utang yang harus ditepati.

Dalam bahasa Sunda ada ungkapan hutang jangji dibayar bukti. Artinya, utang janji harus dibuktikan.

Secara garis besar resonansi janji terbagi menjadi tiga.

Pertama, janji politik saat kampanye tersebut merupakan janji yang mengikatkan diri yang berjanji dengan Tuhan.

Kedua, mengingatkan diri dengan publik yang diberikan janji.

Ketiga, mengikatkan diri pada diri sendiri.

Oleh sebab itulah maka ladang utang para kandidat demikian banyak: Utang janji kepada Tuhan, kepada publik, dan kepada diri sendiri.

Tidak ada satu pun janji yang jelas dan tegas. Semua janji masih bersifat abstrak, masih belum jelas bagaimana sesungguhnya mengimplementasikan janji-janji tersebut, serta bagaimana mengukur keberhasilannya kelak ketika salah satu paslon terpilih menjadi kepala daerah.

Ladang utang dalam konteks pilkada memang bukan sesuatu yang baru, siapapun, dimanapun, setiapkali waktu kampanye datang maka dapat dipastikan para kandidat menyemai utang melalui janji-janjinya, walaupun, barangkali, soal bagaimana menepati janji tersebut, merupakan persoalan lain, tapi bagaimana menyemai janji manis untuk memikat calon pemilih, menjadi hal yang dianggap penting oleh kandidat.

Di sisi lain, publik calon pemilih, tingkat pemahamanya soal janji politik dalam kampanye, relatif tidak sama sebab latar belakang pendidikan dan pergaulannya juga memang heterogen. Maka kemudian janji manis yang disampaikan oleh kandidat seringkali dianggap sebagai sebuah harapan oleh publik calon pemilih.

Padahal, sistem pemerintahan di Indonesia memposisikan kepala daerah sejajaran (bermitra) dengan legislatif. Maka kemudian, janji politik yang pernah diucapkan oleh kandidat, ketika yang bersangkutan terpilih, belum tentu bisa sejalan dengan hasil kesepakatan para anggota legislatif.

Ladang utang bisa menjadi pedang bermata dua. Bisa menjadi pemicu munculnya kreativitas paslon terpilih untuk mengimplementasikan janji-janji politiknya. Tetapi juga dapat menjadi boomerang, dan menjadi titik lemah yang setiap saat bisa diserang oleh para pihak yang kritis dan menghendaki pemerintahan yang sah bertanggungjawab dalam mengimplementasikan semua janji yang pernah di sampaikan pasa saat kampenye.

Masalah lainnya adalah, seringkali janji-janji politik saat kampanye tidak didesain secara professional, terkesan hanya dilontarkan begitu saja, yang penting dapat menjadi daya pikat bagi calon pemilih.

Padahal, setiap janji yang terucapkan tetaplah janji yang berkonsekuensi untuk ditepati. Jika toh kemudian janji itu tidak “ditagih” oleh pemilih maka sesungguhnya akan tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, itupun jika pasangan kandidat terpilih masih percaya kepada Tuhan.

Baca Lainnya