Sabtu, 21 Juli 2018 13:19

Kriminolog : Soal Saksi Seret Bupati Terpilih KBB Aa Umbara, Hakim harus Mempertimbangkan

Reporter : Fery Bangkit 
Illustrasi.
Ilustrasi. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Kriminolog Yesmil Anwar mengatakan, pernyataan saksi dalam persidangan bisa jadi petunjuk awal bagi hakim maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal itu dikatakannya saat dimintai tanggapan perihal keterangan saksi bernama Caca dalam sidang kasus dugaan Suap yang menjerat Bupati Bandung Barat Abu Bakar dan tiga kepala SKPD, dengan terdakwa mantan Kepala BKPSDM KBB Asep Hikayat di Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (18/7/2018).

Dalam keterangannya, Bupati Bandung Barat terpilih, Aa Umbara disebut saksi menerima uang dari Kadis Indag KBB, Weti sebesar Rp 100 juta. Mantan Ketua DPRD KBB itu Bahkan diduga langsung menerima Rp 100 juta, sementara sisanya diberikan lewat sopir dan ajudannya.

"Hakim harus mempertimbangkan sebagai bukti permulaan atau petunjuk awal yang cukup," kata Yesmil saat dihubungi via sambungan telepon, Sabtu (21/7/2018).

Namun, kata dia, meski saksi menyebutkan bahwa Aa Umbara menerima uang sebesar Rp 100 juta, tentu hal tersebut butuh pembuktian yang mendalam. Ditegaskannya, catatan yang dibuka JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan pun harus memiliki dasar yang kuat.

"Misal ada dasar, yang menerima siapa saksinya. Jangan setiap orang dianggap (bersalah), nanti kasian orang yang gak bersalah. Harus diperjelas, butuh pembuktian," tegas Yesmil.

Saat ditanya apalah KPK dimungkinkan untuk meminta keterangan Aa Umbara, Yesmil menyebutkan itu sangat dibolehkan untuk membuktikan keterangan saksi.

"Dimungkinkan, Bahkan Aa Umbara harus datang untuk membersihkan namanya," kata Yesmil.

Sebelumnya, dalam sidang yang dipimpin M Fuad, Tim JPU KPK menghadirkan enam orang saksi. Sidang dengan agenda kesaksian tersebut, dibagi dua sesi. Sesi pertama JPU menghadirkan tiga orang saksi, yakni Aulia Hasan (Putra Abubakar), staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Caca, dan Ilham staf BKPSDM.

Dalam kesaksiannya, Caca mengaku hanya diperintahkan oleh Kadisindag Weti Lembanawati untuk mengumpulkan dan mengambil uang di setiap SKPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

"Saya tidak tahu (untuk apa). Saya hanya nerima setoran dari perwakilan dinas, atau kadang orang dinasnya ke saya," katanya saat ditanya JPU soal tujuan pengumpulan uang tersebut.

JPU pun kemudian memperlihatkan foto-foto barang bukti uang ratusan juta dalam amplop lewat infokus ke screen yang ada di ruang sidang utama. Total uang yang disita sebesar Rp 575 juta.

Selain itu, JPU KPK pun kemudian memutarkan percakapan telepon yang disadap antara Ilham dan Caca di persidangan. Dalam percakapan tersebut, Ilham menyetorkan uang Rp 199 juta dan Rp 219 juta.

"Uang dari Ilham totalnya Rp 400 juta, apakah uang itu termasuk yang Rp 575 juta?" tanya JPU KPK lagi.

Caca pun membantahnya. Jika uang terkumpul dari Ilham dan diserahkan kepadanya berbeda dari Rp 575 juta, dan semua telah disetorkan kepada Weti, dan juga diserahkan kepada orang lain atas perintahnya.

JPU pun kembali memperlihatkan sebuah catatan via infokus di persidangan. Saat ditanya, Caca pun membenarkan jika catatan tersebut merupakan tulisan tangannya sendiri.

"Dalam catatan ini tertulis Rp 100 juta untuk ketua. Siapa yang dimaksud ketua?" tanya JPU.

Caca pun menjawab jika yang dimaksud dengan ketua, yakni Ketua DPRD KBB Aa Umbara. Dirinya disuruh menyerahkan Rp 100 juta ke ketua, kemudian Rp 20 juta ke sopirnya, Rp 75 juta ke ajudannya, Rp 25 juta dan Rp 35 juta ke ajudan.

"Saya tidak tahu uang itu untuk apa-apanya. Hanya diperintahkan Bu Weti untuk diserahkan ke Ketua (Aa Umbara)," pungkasnya.

 

Baca Lainnya