Minggu, 4 Februari 2018 19:49

Jangan Bicara Politik?

Ilustrasi.
Ilustrasi. [Net]

Penulis: Pipit R. Kartawidjaja, mantan pejabat di Lembaga Negara Urusan Struktur dan Pasar Kerja Negara Bagian Brandenburg Jerman.

Politik itu berdimensi tiga yang saling terkait, yaitu polity (bentuk), policy (isi) dan politics (proses), pemahaman ini dimainkan mulai akhir 1990-an di dunia barat.

Politik itu bukan hanya ilmu dan seni untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Politik juga bukan hanya ilmu untuk mengatur negara dengan menggunakan kekuasaan, serta bagaimana kekuasaan itu dijalankan, atau jika menggunakan teori klasik Aristoteles, bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Tetapi bagi saya politik dalam maknanya yang praktis, juga merupakan kontestansi dari berbagai macam orang (politisi) yang berlomba-lomba untuk meraih atau merebut kekuasaan itu sendiri, dengan cara usaha ke arah itu dilakukan, dan bagaimana setelah kekuasaan itu didapatkan mereka kemudian jalankan, pertahankan atau hentikan.

Ketika dimasukkan dalam grup WhatsApp seringkali ada aturan bahwa tidak boleh bicara politik dengan alasan politik itu berhubungan dengan nafsu kekuasaan negara dan berkonsekuensi tragis. Akhirnya orang di Indonesia jadi ogah berpolitik.
Lain halnya pendidikan politik buat anak-anak atau para siswa dan siswi di Jerman atau Swiss yang diajarkan mengenal politik.

Politik dipahami bukan hanya peristiwa-peristiwa kenegaraan yang besar, perjuangan partai-partai dan organisasi-organisasi yang memperbutkan kekuasaan, atau perselisihan tentang rencana reformasi dan pembuatan undang-undang belaka. Tapi politik terjadi juga di sekitar kita, di distrik, dalam keluarga, di sekolah, begitu buku pelajaran pendidikan politik kepada anak-anak dan para siswa di Jerman (Thema im Unterricht: Was ist Politik?, Bundeszentrale fuer politische Bildung. Arbeitsheft 13 (1998).

Pemahaman ini selaras dengan makna polis atau negara kota, yang menyangkut pengaturan kehidupan bersama masyarakat. Pada masa itu, memang satu kota itu negara tersendiri macam di tanah nenek moyang kita macam Astina, Amarta, Alengka dan lain sebagainya, yang selalu disebut negara. Jika ditransfer ke masa kini menjadi satu komunitas. Sehingga politik itu menjadi hal-hal yang menyangkut pengaturan kehidupan bersama dalam satu komunitas. Bisa RT, sekolah atau negara.

Begitulah buku-buku pendidikan politik buat anak-anak dan para siswa siswi di Jerman. Merasa aneh kalau mendengar omongan orang Indonesia, seperti ada tahun politik, atau isu toleransi jangan dipolitisir atau dahulukan kepentingan publik, jangan politik-politikan, reklamasi jangan dipolitisir.

Kalau di Jerman, selama menyangkut pengaturan kehidupan bersama, maka itu politik. Titik. Makanya di sana tidak ada pernyataan seperti di Indonesia yang alergi terhadap kata politik.

Dimensi politik diajarkan juga kepada para siswa siswi mulai kelas 8 di Jerman dan Swiss. Anak-anak dan para siswa-siswi dalam negara republik yang demokratis dan sosial, sama sekali tidak ditakuti berpolitik, malah diajak buat berpolitik. Berpolitik itu tidak harus berparpol, karena menyangkut urusan pengaturan kehidupan bersama, maka demokrasi mengharapkan partisipasi warga negaranya. Itulah sebabnya, di Jerman atau Swiss, kalau bikin pernyataan-pernyataan atau aksi-aksi tidak ada embel-embel kata politik, atau diumpat jangan politik-politikan. Ini kan zaman Orde Baru.

Dari dimnesi politik itu, maka bisa dibilang, politik adalah realisasi policy dalam kerangka polity melalui politics. (jk)