Senin, 25 September 2017 11:23

Isu PKI ‘Gorengan’ Politik ?

Reporter : Jumadi Kusuma
Muradi, Ph.D , Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjdjaran (UNPAD) Bandung
Muradi, Ph.D , Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjdjaran (UNPAD) Bandung [Dok Pribadi]

Limawaktu.id,- Apa Iya PKI Bangkit ? Apa indikatornya ? Apa yang memperkuat hal tersebut ?

Demikian pertanyaan balik Muradi, Ph.D Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjdjaran (UNPAD) Bandung saat diwawancara terkait isu kebangkitan PKI, Senin, (25/9).

"Karena itu saya cemderung melihatnya sebagai gorengan politik, kekhawatiran yah boleh saja, bukan hanya militer tapi segenap anak bangsa harus waspada tapi sentimen yang dibangun (terkait isu PKI, red.) sudah berlebihan" lanjutnya.

Terkait perintah Nonton Bareng (nobar) Film G30S/PKI, Muradi yang juga Dosen Sarjana & Pascasarjana Politik dan Pemerintahan, FISIP UNPAD menyatakan, selama nobar itu bersifat mengikat kedalam (internal TNI) yah tidak masalah. Namun yang menjadi masalah kalo sudah mobilisasi publik.

"Sebagaimana diketahui nobar film G30S/PKI melibatkan institusi TNI (Kodim) dan mengundang masyarakat sekitar untuk menonton bersama, hal itu merupakan bentuk mobilisasi massa dan memasuki ranah politik," katanya.

Karenanya menurut Muradi Jika mengacu pada aturan yang ada, hal tersebut bisa dikatakan keluar konteks Undang-undang No. 34/2004 pasal 39 yang menyebutkan TNI dilarang berpolitik praktis.

"Jika perspektif yang digunakan untuk menjaga keutuhan negara dari kemungkinan ancaman dan bahaya komunisme, radikalisme serta ideologi lainnya maka pada konteks ini dimungkinkan TNI untuk memoblisisasi massa dan wajib dilakukan agar skema kenegaraan dapat tetap terjaga, " tandasnya. (jk)