Jumat, 26 Januari 2018 12:01

Dr. Wagoen UNJANI: Pj Gubernur Jabar Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang

Ilustrasi.
Ilustrasi. [Net]

Ditulis Oleh: Dr. Wawan Gunawan (Wagoen)

Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal kepolisian untuk mengisi kekosongan kursi gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Adapun dua nama jenderal tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan akan menggantikan Ahmad Heryawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jabar yang akan lengser 13 Juni mendatang, dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin akan menggantikan Tengku Erry yang habis massa kepemimpinannya pada 17 Juni 2018.

Terkait rencana pengangkatan Pj Gubernur tersebut, Direktur Eksekutif Eksplorasi Dinamika Dan Analisa Sosial (EDAS) Bandung Dr. Wawan Gunawan yang akrab disapa Wagoen mengatakan bukan bertentangan dengan undang-undang tapi belum ada undang-undang yang mengatur.

"Memang belum ada aturan yang jelas dan tegas yang mengatur hal tersebut baik di tongkat konstitusi, undang-undang atau permen tapi pemerintah boleh membuat diskresi, yakni membuat sebuah keputusan walau payung hukumnya belum ada, asal sarat utama pembuatan diskresi terpenuhi yakni demi kepentingan publik walau masih harus didiskusikan lebih lanjut soal publik yang mana? Jenis kepentingan publik yang mana?", tandas Wagoen yang juga Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jendral Achmad Yani (UNJANI) Cimahi.

Untuk itu menurut Wagoen, kedepan harus dibuat undang-undang yang mengatur masalah itu, sebab tidak bisa dan tidak boleh pemerintah membuat kebijakan dengan berlindung dibalik kewenangan diskresi. Harus ditegaskan bahwa diskresi hanya untuk hal yang bersifat mendesak dan demi kepentingan publik. Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang membuat diskresi.

Terkait penunjukkan Pj gubernur dari Polri, Wagoen mengatakan keputusan tersebut bisa dianggap aneh sebab di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, orang yang paham soal pemerintahan adalah sekretaris daerah (Sekda), maka jika melihat dari sisi ini, maka Pj Gubernur Jabar dan Sumut layak diisi oleh sekda atau pejabat lain dari Kemendagri yang memenuhi syarat.

"Kebijakan penunjukan Pj dari unsur Polri adalah aneh walau hal ini bukan yang pertama kalinya, tapi disisi lain kebijakan tersebut menjadi tidak aneh jika kemendagri memandang bahwa dua daerah tersebut membutuhkan pendekatan stabilitas keamanan yang kuat guna melancarkan pelaksanaan Pilkada, keamanan menjadi faktor determinasi bagi terselenggaranya Pilkada", jelas Wagoen.

Jika kondisi keamanan kedua daerah tersebut akan berdampak pada pilkada di daerah lain maka dari sisi stabilitas kebijakan, penunjukan anggota Polri jadi Pj Gubernur Jabar dan Sumut menjadi tidak aneh.

"Jadi aneh tidaknya sebuah kebijakan tergantung dari sisi mana kita melihatnya, yang jelas sebuah kebijakan harus berdasarkan sekaligus berorientasi kepada kepentingan publik. Jika publik memang membutuhkan keamanan maka Pemerintah tidak salah jika membuat kebijakan yang dapat memelihara keamanan", pungkasnya. (jk)